1. Teks membahas perspektif hukum, politik, dan budaya tentang hubungan warga negara dan pemerintah menurut beberapa ahli; 2. Terdapat berbagai pandangan mulai dari negara sebagai alat netral hingga melayani kepentingan kelas tertentu; 3. Paham kekeluargaan di Indonesia menekankan kerjasama dan keseimbangan antara warga negara dan pemerintah.

1. dik2baehaqi@yahoo.com

2. 1. Siapakah yang dimaksud warga negara dan
Pemerintah itu?
2. Bagaimanakah perspektif hubungan warga negara
dengan pemerintah?
3. Bagaimanakah pandangan tentang hubungan
warga negara dengan pemerintah?
4. Bagaimanakah paham kekeluargaan sebagai asas
dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara?
5. Bagaimanakah wujud hubungan warga negara
dengan pemerintahan?

3.  Citizen is “a member of a group living under the rule
of a government” (Turner, 1990)
 “…is a member of a political community, which is
defined by a set of rights and obligations (Heywood,
1994)

4.  Warga negara “…as a native or naturalized member
of a state or nation who owes allegiance to its
government and is entitled to its protection”, atau
anggota asli atau hasil naturalisasi dari negara atau
bangsa yang memiliki kesetiaan terhadap
pemerintahan dan berhak atas perlindungan
pemerintahan (Banks, 2004)

5.  Citizenship as the “state of being vested with the
rights, privileges, and duties of a citizen”, atau status
pribadi yang dimiliki secara tetap dengan hak,
perlakuan khusus, dan tugas-tugas sebagai warga
negara (Banks, 2004)
 Kewarganegaraan merupakan status hukum dan
identitas (a legal status and an identity) (Heywood,
1994)

6. • terkait dengan hak-
hak dan kewajiban-
objektif kewajiban yang
diberikan negara
secara spesifik
• berkaitan dengan
kesetiaan dan rasa
subjektif memiliki terhadap
negara

7. 1. memiliki jati diri;
2. kebebasan untuk menikmati hak
tertentu;
3. pemenuhan kewajiban-kewajiban
terkait;
4. tingkat minat dan keterlibatan dalam
urusan publik; dan
5. pemilikan nilai-nilai dasar
kemasyarakatan
(Cogan,1998)

8.  Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara.
Pasal 26 ayat (1) UUD 1945

9. Hukum
Warga
Kebudayaan negara dan Politik
Pemerintah
Kesusilaan

10.  Perspektif hukum didasarkan pada konsepsi warga
negara menurut Isjwara (1980:99) “Warga negara
adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan
hukum dengan suatu negara
 Citizen is “a member of a group living under the rule
of a government” (Turner, 1990)

11.  Perspektif politik: “…is a member of a political
community, which is defined by a set of rights and
obligations atau anggota suatu masyarakat
politis, yang digambarkan oleh seperangkat hak dan
kewajiban (Heywood, 1994)
 Dalam hubungannya dengan negara, pemerintah
menjalankan tugas-tugas negara, sebab negara itu
alat dari sekumpulan manusia -- yang merupakan
rakyat negara -- untuk mencapai tujuan negara

12.  Dalam meninjau hubungan antara warga negara
dengan pemerintah dan untuk menilai tindakan
pemerintah terhadap warga negara … perlu juga
pertimbangan hal-hal yang patut dan selaras dengan
pandangan masyarakat (Kuncoro Purbopranoto)

13.  Berdasarkan Teori Kemandirian (otonomi)
Negara, Antonio Gramsci
 Negara dan masyarakat masing-masing memiliki
otonomi yang bersifat relatif. Interaksi antara
negara dengan masyarakat sendiri bersifat
hegemonik dan berada dalam kerangka proses
dialektika yang berlangsung terus menerus.
 Konsekuensi dari pendapat ini maka format
hubungan antara warga negara dengan pemerintah
tidak menentu

14. 1. Teori Negara Pluralis, negara nyaris tidak
berperan, yang berperan adalah aktor-aktor sosial
politik yang mengawasi atau mempengaruhi
negara. Negara hanyalah alat yang netral di tangan
faktor-faktor ini.
2. Teori Negara Marxis, negara hanyalah panitia
yang melayani dari kelas yang berkuasa.
3. Teori Negara Organis, negara berkuasa penuh
supaya bisa melayani kepentingan umum secara
baik
(Arif Budiman)

15.  Teori Antonio Gramsci, kemandirian ditentukan oleh
proses dialektika sedang dalam Teori Arif
Budiman, ditentukan oleh falsafah mengenai negara
dari masyarakat yang bersangkutan.

16.  Soekarno, negara Indonesia yang kita dirikan
haruslah negara gotong royong
 Mohammad Hatta, kita menghendaki negara
pengurus, kita membangun masyarakat baru yang
berdasarkan kepada gotong royong

17.  Soepomo, menunjukkan tiga pilihan ideologi –
paham individualisme, kolektivisme, dan paham
integralistik –
 Beliau menolak paham individualisme dan
kolektivisme dan menyarankan paham
integralistik yang sesuai dengan semangat
kekeluargaan
 Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang
integral, segala golongan, segala bagian, segala
anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan
merupakan persatuan masyarakat yang organis

18.  Ide dasar konstruksi negara proklamasi adalah
paham kekeluargaan.
 Negara kita bukan individualistis, dan bukan negara
organis atau kolektif, akan tetapi yang mengandung
sifat kedua-duanya dalam keseimbangan yang
harmonis yang dengan istilah kita merupakan
negara kekeluargaan, negara gotong royong dan
dengan istilah ilmiah negara monodualis
(Notonagoro)

19.  Teks Proklamasi “Kami bangsa Indonesia dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia…atas nama
bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta”
 Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945
 Konstitusi Indonesia – yang menganut asas
Pancasila, kekeluargaan, kedaulatan rakyat,
pembagian kekuasaan, dan negara hukum (Kusnardi
dan Harmaily Ibrahim)
 Dalam hubungan kekeluargaan, kedua belah pihak
akan senantiasa mencari keharmonisan,
keseimbangan, kerukunan

20.  Wujud hubungan warga negara dan pemerintah
pada dasarnya berupa peranan (role), baik peranan
yang bersifat pasif, aktif, positif, dan negatif
 Peranan bersifat pasif merupakan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai cermin dari seorang warga negara
yang taat dan patuh kepada negara.
 Peranan yang aktif merupakan aktivitas warga
negara untuk ikut serta mengambil bagian dalam
kehdupan bangsa dan negara.

21.  Peranan positif merupakan aktivitas warga negara
untuk meminta pelayanan dari negara/pemerintah,
sebagai konsekuensi dari fungsi pemerintah sebagai
pelayanan umum (public service)
 Peranan negatif merupakan aktivitas warga negara
untuk menolak campur tangan pemerintah dalam
persoalan yang bersifat pribadi

22.  Dalam kehidupan kenegaraan, pada prinsipnya
wujud peranan warga negara meliputi
◦ hak dan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam
konstitusi,
◦ perilaku yang sesuai dengan nilai kesusilaan dan
kebudayaan yang dianut dalam masyarakat, dan
◦ perilaku yang dianggap layak menurut kelayakan keilmuan
serta sesuai dengan harapan di masa depan
 dalam rangka membentuk warga negara yang baik
(Cholisin)