SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
MACAM-MACAM
PENGGOLONGAN HUKUM
By:

Aify Zulfa Kamalia
Desinthia Dinarpritika R.
Febrina Icha Isabellita
Intan Permata Sari
Lathifa Rahma Azizah
Syarifa Ambami

(03)
(08)
(12)
(16)
(19)
(29)
ruang
HUKUM BERDASARKAN
WUJUD
• Hukum Tertulis
yaitu hukum berbentuk tulisan yang
dicantumkan dalam berbagai peraturan negara.
Eg: UUD 1945, UU
• Hukum Tidak Tertulis
yaitu hukum yang tumbuh dalam keyakinan
masyarakat tertentu (hukum adat). Dalam
kenegaraan disebut konvensi. Eg: pidato
kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus.
BERDASARKAN RUANG/WILAYAH
BERLAKU
• Hukum Lokal
yaitu hukum yang hanya berlaku di suatu
daerah tertentu. Eg: Hukum adat Jawa
• Hukum Nasional
yaitu hukum yang berlaku di suatu negara. Eg:
Hukum Indonesia
• Hukum Internasional
yaitu hukum yang mengatur hubungan dua
negara atau lebih. Eg: hukum perang, hukum
perdata internasional
BERDASARKAN WAKTU &
DIATURNYA
• Hukum yang berlaku saat ini (ius
constitutum), disebut juga hukum positif.
• Hukum yang berlaku pada waktu akan datang
(ius constituendum).
• Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang
mengatur suatu peristiwa yang menyangkut
hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang
berlaku pada masa lalu.
HUKUM BERDASARKAN PRIBADI
• Hukum Satu Golongan : mengatur dan berlaku
hanya untuk satu golongan tertentu.
• Hukum Semua Golongan : mengatur dan
berlaku untuk semua golongan (semua warga
negara).
• Hukum Antar Golongan : mengatur dan
berlaku bagi dua orang / lebih dan masingmasing pihak tunduk pada hukum yang
berbeda.
HUKUM BERDASARKAN ISI
1. Hukum Publik/Hukum
Negara : mengatur
hubungan antar negara
dengan alat-alat
kelengkapan negara dan
warga negaranya
(hukum yang mengatur
hubungan antar negara
dan warga negara untuk
kepentingan umum).

2. Hukum Privat/Perdata :
mengatur hubungan
antara orang yang satu
dengan yang lain dan
menitikberatkan pada
kepentingan
perorangan.
1. Hukum Publik/Hukum
Negara
a. Hukum Tata Negara : mempelajari negara tertentu
mengenai seluk beluk negara tersebut.
b. Hukum Administrasi Negara : mengatur cara
kerja, hubungan, hak dan kewajiban alat-alat
perlengkapan negara.
c. Hukum Pidana : mengatur pelanggaranpelanggaran, kejahatan-kejahatan, dan sanksi
pidana pada masalah tertentu.
d. Hukum Acara : mengatur cara pengajuan suatu
perkara pada pengadilan dan cara hakim
memberikan keputusan.
a. Hukum acara pidana
b. Hukum acara perdata
2. Hukum privat/perdata
• Hukum Keluarga
hubungan yang terjadi karena adanya perkawinan
antara seorang laki – laki dengan perempuan yang
kemudian melahirkan anak .
• Hukum Perorangan
Hampunan yang mengatur manusia sebagai subjek
hukum dan tentang kecakapannya memiliki hak – hak serta
bertindak sendiri dalam melaksanakan hak – hak itu
• Hukum Kekayaan
Ialah mengatur benda dan hak – hak yang dapat
dimiliki atas benda .
• Hukum Perniagaan
Adalah hukum yang mengatur hubungan antar orang
dalam perdagangan
• Hukum Waris
Ialah hukum yang mengatur tentang benda atau
kekayaan seseorang yang meninggal dunia
• Hukum Perkawinan
Adalah aturan – aturan yang berisi tentang persyaratan
perkawinan yang syah menurut pemerintah .
Hukum menurut tugas dan fungsinya
1) Hukum Material
•
Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan
– peraturan yang mengatur kepentingan – kepentingan dan
hubungan – hubungan yang berwujud perintah – perintah
dan larangan – larangan.
• Misalnya,hukum pidana dan hukum perdata

2) Hukum Formal
•
Hukum formal adalah hukum yang memuat peraturan –
peraturan yang mengatur bagaimana cara – cara
melaksanakan dan mempertahankan hukum material.
• Misalnya,hukum acara pidana dan hukum acara perdata.
Terima kasih
by : kelompok 3

More Related Content

What's hot

Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanayudikrismen1
 
PPT Hubungan internasional
PPT Hubungan internasionalPPT Hubungan internasional
PPT Hubungan internasionalDoris Agusnita
 
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesiaPancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesiaRissa Vilia
 
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPeriodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaYosua S L
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalDenaAgustina
 
Sistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaSistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaRizqi Maulana
 
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraKasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negaraafifahdhaniyah
 
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasionalBab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasionalAnnisa Khoerunnisya
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataNeyna Fazadiq
 
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasionalIstilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasionalAnastasia Sevenfold
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasional
PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum InternasionalPPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasional
PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasionaldayurikaperdana19
 

What's hot (20)

Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
PPT Hubungan internasional
PPT Hubungan internasionalPPT Hubungan internasional
PPT Hubungan internasional
 
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesiaPancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
 
Pkn (penggolongan hukum)
Pkn (penggolongan hukum)Pkn (penggolongan hukum)
Pkn (penggolongan hukum)
 
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPeriodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata Internasional
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukumPenggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
Sistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaSistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesia
 
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraKasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
 
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasionalBab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdata
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasionalIstilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesiaPolitik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasional
PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum InternasionalPPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasional
PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasional
 
Makalah antropologi hukum
Makalah antropologi hukumMakalah antropologi hukum
Makalah antropologi hukum
 

Similar to MACAM-MACAM PENGGOLONGAN HUKUM

Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...ssuserb1f6831
 
Macam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan HukumMacam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan Hukumernyoctaa
 
Source, Destination, Classification of Law and Legal Sanctions in Indonesia
Source, Destination, Classification of Law and Legal Sanctions in IndonesiaSource, Destination, Classification of Law and Legal Sanctions in Indonesia
Source, Destination, Classification of Law and Legal Sanctions in IndonesiaMariske Myeke Tampi
 
HUKUM KELAS 12.pptx
HUKUM KELAS 12.pptxHUKUM KELAS 12.pptx
HUKUM KELAS 12.pptxrizkydiah2
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia Yogi andreansyah
 
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptxsistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptxRoyyanFirdausAlpha
 
Konstitusi Indonesia.pptx
Konstitusi Indonesia.pptxKonstitusi Indonesia.pptx
Konstitusi Indonesia.pptxSuprihatinTinah
 
Sistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesiaSistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesiaAisyahFatimah1
 
Isd periode bab 5 2
Isd periode bab  5 2Isd periode bab  5 2
Isd periode bab 5 2Dhika Dhika
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasHendrastuti Retno
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasHendrastuti Retno
 
Pih penggolongan hukum
Pih penggolongan hukumPih penggolongan hukum
Pih penggolongan hukumbellamusfika
 
Aspek Hukum dalam Ekonomi
Aspek Hukum dalam EkonomiAspek Hukum dalam Ekonomi
Aspek Hukum dalam EkonomiEga Jalaludin
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALZainal Abidin
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiappkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiaYogi andreansyah
 
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaPkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaHernaWati14
 

Similar to MACAM-MACAM PENGGOLONGAN HUKUM (20)

Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
 
Macam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan HukumMacam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan Hukum
 
Source, Destination, Classification of Law and Legal Sanctions in Indonesia
Source, Destination, Classification of Law and Legal Sanctions in IndonesiaSource, Destination, Classification of Law and Legal Sanctions in Indonesia
Source, Destination, Classification of Law and Legal Sanctions in Indonesia
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukum Penggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
HUKUM KELAS 12.pptx
HUKUM KELAS 12.pptxHUKUM KELAS 12.pptx
HUKUM KELAS 12.pptx
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia
 
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptxsistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Konstitusi Indonesia.pptx
Konstitusi Indonesia.pptxKonstitusi Indonesia.pptx
Konstitusi Indonesia.pptx
 
Sistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesiaSistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesia
 
Isd periode bab 5 2
Isd periode bab  5 2Isd periode bab  5 2
Isd periode bab 5 2
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
 
Pih penggolongan hukum
Pih penggolongan hukumPih penggolongan hukum
Pih penggolongan hukum
 
Hukum dan peradilan
Hukum dan peradilanHukum dan peradilan
Hukum dan peradilan
 
Aspek Hukum dalam Ekonomi
Aspek Hukum dalam EkonomiAspek Hukum dalam Ekonomi
Aspek Hukum dalam Ekonomi
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiappkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia
 
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaPkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
 

MACAM-MACAM PENGGOLONGAN HUKUM

  • 1. MACAM-MACAM PENGGOLONGAN HUKUM By: Aify Zulfa Kamalia Desinthia Dinarpritika R. Febrina Icha Isabellita Intan Permata Sari Lathifa Rahma Azizah Syarifa Ambami (03) (08) (12) (16) (19) (29)
  • 3. HUKUM BERDASARKAN WUJUD • Hukum Tertulis yaitu hukum berbentuk tulisan yang dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Eg: UUD 1945, UU • Hukum Tidak Tertulis yaitu hukum yang tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Dalam kenegaraan disebut konvensi. Eg: pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus.
  • 4. BERDASARKAN RUANG/WILAYAH BERLAKU • Hukum Lokal yaitu hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu. Eg: Hukum adat Jawa • Hukum Nasional yaitu hukum yang berlaku di suatu negara. Eg: Hukum Indonesia • Hukum Internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan dua negara atau lebih. Eg: hukum perang, hukum perdata internasional
  • 5. BERDASARKAN WAKTU & DIATURNYA • Hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum), disebut juga hukum positif. • Hukum yang berlaku pada waktu akan datang (ius constituendum). • Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.
  • 6. HUKUM BERDASARKAN PRIBADI • Hukum Satu Golongan : mengatur dan berlaku hanya untuk satu golongan tertentu. • Hukum Semua Golongan : mengatur dan berlaku untuk semua golongan (semua warga negara). • Hukum Antar Golongan : mengatur dan berlaku bagi dua orang / lebih dan masingmasing pihak tunduk pada hukum yang berbeda.
  • 7. HUKUM BERDASARKAN ISI 1. Hukum Publik/Hukum Negara : mengatur hubungan antar negara dengan alat-alat kelengkapan negara dan warga negaranya (hukum yang mengatur hubungan antar negara dan warga negara untuk kepentingan umum). 2. Hukum Privat/Perdata : mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.
  • 8. 1. Hukum Publik/Hukum Negara a. Hukum Tata Negara : mempelajari negara tertentu mengenai seluk beluk negara tersebut. b. Hukum Administrasi Negara : mengatur cara kerja, hubungan, hak dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara. c. Hukum Pidana : mengatur pelanggaranpelanggaran, kejahatan-kejahatan, dan sanksi pidana pada masalah tertentu. d. Hukum Acara : mengatur cara pengajuan suatu perkara pada pengadilan dan cara hakim memberikan keputusan. a. Hukum acara pidana b. Hukum acara perdata
  • 9. 2. Hukum privat/perdata • Hukum Keluarga hubungan yang terjadi karena adanya perkawinan antara seorang laki – laki dengan perempuan yang kemudian melahirkan anak . • Hukum Perorangan Hampunan yang mengatur manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya memiliki hak – hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak – hak itu • Hukum Kekayaan Ialah mengatur benda dan hak – hak yang dapat dimiliki atas benda . • Hukum Perniagaan Adalah hukum yang mengatur hubungan antar orang dalam perdagangan
  • 10. • Hukum Waris Ialah hukum yang mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang yang meninggal dunia • Hukum Perkawinan Adalah aturan – aturan yang berisi tentang persyaratan perkawinan yang syah menurut pemerintah .
  • 11. Hukum menurut tugas dan fungsinya 1) Hukum Material • Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan – peraturan yang mengatur kepentingan – kepentingan dan hubungan – hubungan yang berwujud perintah – perintah dan larangan – larangan. • Misalnya,hukum pidana dan hukum perdata 2) Hukum Formal • Hukum formal adalah hukum yang memuat peraturan – peraturan yang mengatur bagaimana cara – cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. • Misalnya,hukum acara pidana dan hukum acara perdata.
  • 12.
  • 13. Terima kasih by : kelompok 3