Teks ini membahas tentang teknik dan tatacara beracara di pengadilan pajak. Terdapat dua upaya hukum yang dapat dilakukan, yaitu banding dan gugatan. Banding dapat diajukan terhadap keputusan DJP atas keberatan, sedangkan gugatan dapat diajukan terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan tertentu. Teknik beracara meliputi penyiapan surat-surat dan dokumen yang diperl

1. TEKNIK/TATACARA BERACARA
DI PENGADILAN PAJAK
Oleh:
DR.H.M.HARY DJATMIKO,SH.,MS
Bahan pembelajaran yang disampaikan pada
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
7-8-14-15 PEBRUARI 2009

2. TEKNIK Dasar
by KNOWING YOUR BUSSINESS
 PENGETAHUAN TENTANG
PERPAJAKAN (memerlukan
(prasyarat)
jangka waktu cukup lama baik studi atau
pengalaman dalam bidang perpajakan)
 KETENTUAN FORMIL
PERADILAN PAJAK (buat saja
check list)

3. PENGADILAN PAJAK
PENGADILAN PAJAK adalah
badan peradilan pajak yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman
bagi Wajib Pajak atau penanggung
Pajak yang mencari keadilan
terhadap Sengketa Pajak.(Ps.2)
dengan cara memeriksa dan
memutus sengketa pajak:
a. Banding
b. Gugatan

4. BANDING
adalah upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh Wajib Pajak atau
penanggung Pajak terhadap
suatu keputusan yang dapat diajukan
Banding, berdasarkan
Per UU-perpajakan yang berlaku.
(uu.PP. 1 btr 6)
- Kep DJP terhadap:
keberatan atas SKPKB/T/LB/N,
POT-PUT
( UU.KUP.ps 26)

5. Gugatan
adalah upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh Wajib Pajak atau
penanggung Pajak terhadap
pelaksanaan penagihan Pajak
atau terhadap keputusan yang
dapat diajukan Gugatan
berdasarkan per-UUan
Perpajakan yang berlaku.

6. UU.KUP (perubahan ketiga) ps. 23 (2) huruf c
Gugatan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak terhadap:
keputusan yang berkaitan
dengan keputusan perpajakan
– selain: ps. 25 (1) :skp –
potput ; ps. 26 (kep DJP atas
keberatan 25 (1)

7. TEKNIK BERACARA BAGI
APARAT PAJAK
 Membuat dan mengirimkan Surat Uraian
Banding (3 bulan) atau Surat Tanggapan
(1 bulan) yang diminta oleh Pengadilan
Pajak (UU.PP.ps.44). Surat ini
dikirimkan oleh PP kepada
WP/Penanggung/Kuasa Hukum dalam
waktu 14 hari setelah diterima.
 Menyiapkan dokumen historis yang
tertulis diperlukan sebagai bukti.
(bukti lisan diabaikan oleh majelis mis:
peringatan, permintaan dokumen oleh

8. Surat Uraian Banding
adalah surat terbanding
kepada Pengadilan Pajak
yang berisi jawaban atas
alasan Banding
yang diajukan oleh
pemohon Banding.

9. SURAT TANGGAPAN
 ADALAH SURAT DARI
TERGUGAT KEPADA
PENGADILAN PAJAK YANG
BERISI JAWABAN ATAS
GUGATAN YANG DIAJUKAN
OLEH PENGGUGAT

10. TEKNIK BERACARA BAGI
wajib PAJAK/
penanggung/kuasa hukum
 Formal:
 MENGAJUKAN SENGKETA DENGAN
TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA
 DALAM JANGKA WAKTU YANG
DITENTUKAN:
 Satu surat untuk satu sengketa
 - Banding: dalam jangka waktu tiga bulan &
melunasi 50% pajak terutang.
 Gugatan:

11.  14 hari sejak tanggal pelaksanaan
penagihan pajak
 30 hari sejak tanggal keputusan
untuk selain pelaksanaan penagihan
pajak.
 Dapat diperpanjang 14 hari
MEMBUAT SURAT BANTAHAN
KEPADA PENGADILAN PAJAK
SEBAGAI JAWABAN ATAS
“S.U.B” - “SURAT TANGGAPAN”

12. MATERI BANDING/ GUGATAN
 SUPAYA PROSES PERADILAN
BERJALAN EFEKTIF DAN
EFFISIEN MATERI BANDING/
GUGATAN DIBUAT SEJELAS-
JELASNYA (knowing your
bussiness dan peraturan
perundang-undangan perpajakan.)

13. BANDING DAN GUGATAN
BOLEH DICABUT
BAIK SEBELUM ATAU
DALAM PERSIDANGAN
SENGKETA YANG
SUDAH DICABUT
TIDAK DAPAT
DIAJUKAN KEMBALI

14. MEMAKAI JASA KUASA HUKUM
 PIHAK YANG BERSENGKETA DAPAT
DIDAMPINGI ATAU DIWAKILI KUASA
HUKUM dengan Surat Kuasa Khusus
 Syarat kuasa hukum: 1) WNI; 2) ahli pajak
 PEMOHON BANDING/ PENGGUGAT DAPAT
DIDAMPINGI ATAU DIWAKILI OLEH
KELUARGA SEDARAH/ SEMENDA SAMPAI
DERAJAT KEDUA, PEGAWAI ATAU
PENGAMPU (tak perlu syarat)

15. PEMERIKSAAN
DENGAN ACARA
BIASA
ACARA CEPAT

16. ACARA BIASA
 DILAKUKAN MAJELIS ( 3 ORANG)
 KELENGKAPAN DAN/ KEJELASAN
DAPAT DIBERIKAN DALAM SIDANG;
KECUALI:
- SURAT PERMOHONAN DAN BAHASA,
SATU UNTUK SEMUA [35 (1), 36 (1), 40 (1,6]
- BAYAR 50 % [36 (4)]

17. ACARA CEPAT
 HAKIM TUNGGAL
 BANDING DAN GUGATAN TIDAK MEMENUHI
SYARAT FORMAL – TIDAK DENGAN BhS
INDONESIA, SATU SURAT UNTUK BEBERAPA
SENGKETA – BANDING TIDAK BAYAR 50%
 GUGATAN YANG TIDAK DIPUTUS DLM 6
BULAN
 PUTUSAN PP TIDAK MENURUT FORMAT
SALAH TULIS/ HITUNG
 SENGKETA BUKAN KOMPETENSI PP.

18. PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
 TIDAK DAPAT DITERIMA (TDD) –ACARA
CEPAT
 MENOLAK
 MENGABULKAN SEBAGIAN ATAU
SELURUHNYA
 MENAMBAH PAJAK YANG HARUS
DIBAYAR
 MEMBETULKAN SALAH
TULIS/HITUNG
 MEMBATALKAN

19. PENINJAUAN KEMBALI
 KE MAHKAMAH AGUNG
 SATU KALI SAJA
 TIDAK MENUNDA PUTUSAN P.PAJAK
 DAPAT DICABUT KEMBALI

20. SYARAT PENINJAUAN KEMBALI
 PUTUSAN BERDASARKAN
KEBOHONGAN/ TIPU MUSLIHAT
 BUKTI BARU
 DIKABULKAN HAL YANG TIDAK
DISENGKETAKAN
 ADA BAGIAN YANG BELUM DIPUTUS
 NYATA-NYATA TIDAK SESUAI UU.
 DALAM JANGKA WAKTU YANG
DITENTUKAN