Teks tersebut membahas tentang pengertian organisasi internasional, macam-macam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan lainnya. Juga membahas peranan dan tujuan PBB serta peranan Indonesia dan ASEAN terhadap satu sama lain.

1. PPKn
Nama : Abyan Juang Kecci
Kelas : XI IPA A
Materi : Semester 2
Tugas : Soal Bab Organisasi Internasional
Pengajar : Bu Irma

2. 1. Jelaskan pengertian organisasi internasional !
Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat
internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan untuk menciptakan
perdamaiandalam tata hubungan internasional.
Organisasi internasional adalah suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk
unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yang juga merupakan isi
dari perjanjian.
Dalam memberikan pengertian organisasi internasional harus melihat pada tujuan yang
hendak dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang
dibuat pemerintah terhadap hubungan suatu negara dengan aktor-aktor non-negara
(Coulombis & Wolfe, 1986).
Sehingga, dengan demikian, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah
struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian
antar anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan
bersama dari para anggotannya (Archer, 1983).
Pengertian organisasi internasional yang lain adalah suatu pola kerjasama yang melintasi
batas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas, yang diharapkan
dapat berfungsi secara berkesinambungan dan melembaga dalam usaha untuk mencapai
tujuan-tujuan yang diperlukan serta yang disepakati bersama, baik antara spemerintah
dengan pemerintah maupun antar sesame kelompok nonpemerintah pada negara yang
berbeda (Rudy, 1993).
Menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan
keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional bila dilihat dari
keanggotaannya dapat dibagi lagi sberdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan
keanggotaan (extend of membership).
2. Jelaskan macam-macam organisasi internasional !
Macam-macam organisasi internasional :
1) UN = United Nation = PBB (1945)
2) UNICEF = United Nations International Childrens Emergency Fund (1946), namun
namanya diganti setelah thn 1953 menjadi: United Nations Children‟s Fund.
3) UNESCO = the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (16
November 1945)
4) UNCHR = United Nations Commission on Human Rights (2006)
5) UNHCR = Uited Nations High Commissioner for Refugees (14 Desember 1950)

3. 6) UNDPR = The United Nations Division for Palestinian Rights (2 Desember 1977)
7) UNSCOP = The United Nations Special Committee on Palestine (May 1947, oleh 11
negara)
8) WHO = World Health Organization (7 April 1948)
9) IMF = International Monetary Fund (Juli 1944, 180 negara)
10) NATO = North Atlantic Treaty Organisation (4 April 1949)
11) NGO = Non-Governmental Organizations .Dalam bahasa Indonesia Lembaga Swadaya
Masyarakat – LSM, yg didirikan oleh perorangan atau per-group dan tdk terikat oleh
pemerintah.
12) GREENPEACE (40 negara, dari Europe, State of America, Asia, Africa dan Pacific,
semenjak 1971).
13) AMNESTY International (1961, memiliki sekitar 2,2 juta anggota, dari 150 negara,
organisasi yg membantu menghentikan penyelewengan/pelecehan hak azasi manusia)
14) WWF = the World Wildlife Fund (1985, Memiliki hampir 5 juta pendukung, distribusi dari
lima benua, memiliki perkantoran/perwakilan di 90 negara).
15) G8 = Group of Eight, kelompok negara termaju di dunia. Sebelumnya G6 pd thn 1975,
kemudian dimasuki oleh Kanada 1976 (Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya,
Amerika Serikat, Kanada dan Rusia (tidak ikut dalam seluruh acara), serta Uni Eropa.
16) EU = The European Union (27 negara anggota, 1 november 1993)
17) DANIDA = Danish International Development Assistance (Organisasi yg memberikan
bantuan kepada negara2 miskin, pengungsi, bencana alam)
18) ICRC = International Committee of the Red Cross (1863) = Palang Merah, gerakan
bantuan kemanusiaan saat bencana alam atau peperangan.
19) OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries (1960, anggota 13 negara,
termasuk Indonesia)
20) ASEAN = Association of Southeast Asian Nations = Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia
Tenggara (PERBARA) ( Dibentuk 8 Agustus 1967, memiliki 10 negara anggota, Timor Leste
dan Papua new Guinea hanya sebagai pemantau, dan masih mempertimbangkan akan
menjadi anggota)

4. 3. Jelaskan peranan dan tujuan pbb !
PERANAN PBB
Peran dari PBB adalah sebagai organisasi perkumpulan/perserikatan dunia sehingga
menjadi tempat diskusi dan tempat/"tong" pendapat serta aspirasi dari seluruh belahan
dunia.
TUJUAN PBB
1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas
persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam
negeri negara lain.
3. Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah
ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
4. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.
5. Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan
fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.
6. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis
untuk mencapai tujuan PBB.
4. Jelaskan peranan Indonesia terhadap ASEAN ! dan peranan
ASEAN terhadap Indonesia !
PERANAN INDONESIA TERHADAP ASEAN:
Di bidang politik dan keamanan, pascareformasi Indonesia menjadi negara terdepan
yang menerapkan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Sehingga menjadikan Indonesia
sebagai negara demokratis ke-4 di dunia.
Di bidang HAM Indonesia adalah salahsatu negara pertama di ASEAN yang memiliki
Komisi HAM.
Di bidang ekonomi Indonesia menjadi tempat pembuatan pupuk se-ASEAN, tepatnya
di Aceh yg nantinya akan digunakan negara-negara ASEAN, otomatis Indonesia
mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. secara
pasti Indonesia mulai memperlihatkan kestabilan dalam pertumbuhan ekonomi.
Di ASEAN Indonesialah yang berinisiatif mengusulkan pembentukan suatu
komunitas ASEAN yang tidak hanya menyandarkan pada kerja sama ekonomi (seperti yang
diusulkan Singapura), tetapi juga ada aspek lain yang harus diperhatikan, yaitu kerja sama
politik dan keamanan, serta kemudian disusul kerja sama sosial budaya.
Indonesia juga memiliki peran penting dalam pembentukan beberapa perjanjian dan
modalitas di ASEAN antara lain Declaration on Zone of Peace, Freedom, and Neutrality
(ZOPFAN, 1971), ASEAN Concord (1976), ASEAN Declaration on South China Sea (1992),
ASEAN Regional Forum (ARF, 1995) dan ASEAN Community (2003)

5. PERANAN ASEAN BAGI BANGSA INDONESIA: (Tambahan !)
Peranan ASEAN untuk Indonesia sejak awal berdirinya ASEAN, Indonesia telah
mempromosikan suatu bentuk kehidupan masyarakat regional di Asia Tenggara yang
menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri
negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan menguta-makan
konsensus dalam proses pengambilan keputusan.
Walaupun terdapat perbedaan budaya, kondisi geografis, sistem politik dan tingkat
kesejahteraan, negara-negara anggota ASEAN telah menunjukan kesamaan etikad dalam
mengutamakan kerja sama untuk mencapai keuntungan dan kemakmuran bersama.
Berdasarkan hal ini, diplomasi luar negeri Indonesia di era globalisasi harus dapat
membangun dan memelihara kerja sama yang lebih luas dan efektif untuk memperoleh
kemajuan yang subtantif dalam penyelesaian konflik dan integrasi ekonomi di kawasan Asia
Tenggara.
Berdasarkan kondisi alamnya, kemampuan ekonomi dan kemauan politiknya untuk
bergabung dalam proses regional, Indonesia akan terus memainkan peran strategis demi
kemajuan dan terciptanya integrasi ASEAN.
Peranan Indonesia di Asia Tenggara diperkuat dengan partisipasinya untuk menyelesaikan
konflik di Kamboja dan Filipina Selatan serta ikut menjadi anggota dalam pasukan
perdamaian PBB. Indonesia juga memiliki inisiatif untuk melaksanakan diplomasi
kemanusiaan dan turut serta dalam proses pembentukan Masyarakat Asia Timur.
5. Berikan contoh bentuk kerjasama Indonesia dengan Negara
lain !
 Kerjasama Indonesia – Australia
Dari hasil kerjasama dengan Australia ini telah dicapai kesepakatan dan beberapa
kerjasama yang cukup menguntungkan kedua belah pihak terutama di sector peternakan.
Kerjasama bilateral Indonesia – Australia di bidang Pertanian khususnya sector peternakan.
Australia telah membantu Indonesia lebih dari 20 tahun untuk memberantas Penyakit Mulut
dan Kuku (PMK), dan kini Indonesia termasuk negara yang bebas PMK dan diakui secara
internasional. Australia juga telah membantu Indonesia membangun Balai Penelitian
Peternakan di Ciawi – Bogor.
 Indonesia – Tanzania
Departemen Pertanian RI telah melaksanakan beberapa kerjasama teknik di bidang
pertanian diantaranya adalah program magang bagi petani Tanzania, Program pelatihan
bagi pejabat pertanian Tanzania, mendirikan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya
(P4S) atau Farmers Agriculture and Rural Training Center (FARTC), serta pengiriman

6. tenaga ahli pertanian Indonesia ke Tanzania.
Pengiriman Tenaga Ahli :
1. Tahun 1995 telah dikirimkan 3 orang Tim Tenaga Ahli Indonesia ke Tanzania yang terdiri
dari 1 (satu) orang peneliti, 1 (satu) orang penyuluh, dan 1 (satu) orang petani.
2. Tahun 1998 telah dikirimkan 3 orang tim teknis (1 orang petani, 1 orang Teknisi
Mekanisasi, dan 1 orang penyuluh) ke Zanzibar dan 2 orang Tim teknis (Penyuluh Pertanian
Senior / PPS) ke Tanzania
3. Tenaga ahli Indonesia ke KATC (Kalimanjaro Agricultural Training Centre) dalam proyek
pelatihan dan pemanfaatan hewan (kerbau) di lahan pertanian.
Selain dari pengiriman tenaga ahli, pemerintah Indonesia juga telah memberikan bantuan
peralatan mesin pertanian berupa hand tractor sebanyak 2 (dua) buah yang merupakan
realisasi kerjasama bilateral kedua negara di bidang pertanian lainnya.
 Kerjasama RI – Mesir
Bidang yang kerjasama yang disepakati pada Agreed Minutes tersebut adalah :
• Hubungan perdagangan
• Teknik dan ekonomi
• Industri
• Investasi
• Pariwisata
• Transportasi
• Bank Sentral
• Komunikasi, teknologi dan Informasi
• IPTEK
• Budaya, Pendidikan, Pemuda dan olah raga
• Kesehatan
• Pertanian
 Indonesia - Thailand
Pemerintah Indonesia dan Thailand sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pertanian,
terutama alih teknologi informasi dan teknologi, perdagangan, pelatihan, teknik dan
penelitian dalam bidang
 Indonesia - Malaysia
Indonesia dan Malaysia memandang perlunya peningkatan kerjasama di bidang
perdagangan, investasi dan energi, termasuk kerjasama sub regional melibatkan kerjasama
dalam kerangka segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura dan Indonesia-
Malaysia-Thailand (IMS dan IMT-GT).
Kerjasama Sosial :
Di bidang sosial dan kesejahteraan, kedua pemimpin negara juga bersepakat terus
menggalang kerjasama khususnya di bidang ketenagakerjaan. kedua negara sepakat untuk
melakukan pengelolaan secara lebih baik lagi melalui kebijakan dan langkah-langkah
kerjasama di bidang ketenagakerjaan tersebut.
Atau
1. Ikut berperan dalam Gerakan Non Blok, sehingga membantu negara-negara berkembang
mempunyai kekuatan menghadapi blok barat dan timur pada masanya.

7. 2. Konferensi Asia-Afrika, yah hampir sama lah dengan GNB, tapi ga ada unsur blok barat
dan timur.
3. Mendorong UNCLOS agar negara kepulauan diakui hak2nya.
4. Ikut memberikan suara dan arah kerjasama pada NPT.
5. Ikut dalam pendirian ASEAN, ASEAN Regional Forum, TAC dan ASEAN Charter.
6. Pernah jadi ketua badan HAM PBB.
7. yang paling penting sekarang mungkin adalah berperan dalam menciptakan perdamaian
melalui dialog antar budaya/agama sehingga persepsi2 yang salah dan berpotensi
menyebabkan konflik dapat dikurangi pada tingkat internasional.
8. Dapat menyelenggarakan UNFCCC dengan baik yang akhirnya menghasilkan Bali
Roadmap yang mencakup kepentingan negara-negara berkembang agar tanggung jawab
pemeliharaan lingkungan dunia menjadi tanggung jawab bersama antara negara-negara
maju dan berkembang sehingga lebih adil.
9. Berperan pada pasukan perdamaian di beberapa negara.
10. Memberikan sumbangan-sumbangan uang, capacity building dan dukungan kepada
negara lain untuk pembangunannya.
 Kerjasama dengan Pemerintah USA
Di bidang pendidikan, setiap tahunnya anak-anak Indonesia di beri kesempatan untuk
menuntut ilmu di sana secara gratis.
Kerjasama dengan Pemerintah Canada dalam berbagai bidang misalnya pengadaan air
bersih, peningkatan mutu pendidikan, dan lain-lain.
6. Tuliskan makna hukum internasional menurut para ahli !
1. Menurut Grotius Hukum Internasional adalah hukum yang membahas kebiasaan-
kebiasaan (custom) Yang diikuti Negara pada zamannya.
2. J.G. Strke Mendefenisikan Hukum Internasonal sebagai sekumpulan Hukum ( Body of
Law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam
hubungan Negara-negara satusama lain.
3. Menurut Brierly Hukum Internasional adalah Sekumpulan aturan dan asas untuk berbuat
sesuatu yang mengikat Negara-negara beradab di dalam hubungan mereka dengan
jalan yang lain.
4. Menurut Hackwort Hukum Internasional adalah Sekumpulan aturan yang mengatur
hubungan diantara Negara-negara
5. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja.S,H.Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-
kaidah dan asas-asas yang mengatur hubunganatau persoalan yang melintasi batas-
batas Negara-negara antara Negara dengan Negara; Negaradengan subjek Hukum lain
bukan negra atau Subyek hukum bukan Negara satu sama lain.

8. 6. Menurut Ransisco Suares Hukum Internasional adalah Hukum yang berlaku untuk
seluruh manusia atas dasar hukum manusia demi kesejahteraan bersama.
7. Wirjono Prodjodikoro Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan
hukum antarberbagai bangsa di berbagai negara.
8. Ivan A. Shearer Hukum internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang
sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi
oleh Negara-negara (Subjek Hukuminternasional) dan Hubungannya satu sama lain
meliputi :
a. Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan Fungsi-fungsi institusi atau
Organisasi-organisasi, hubungan antara institusi dan Organisasi-organisasi tersebut,
serta hubungan antarainstitusi dan Organisasi-organisasi tersebut dengan Negara dan
Individu-individu
b. Aturan-aturan Hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-individu yang
menjadi perhatian Komunitas internasional selain entitas Negara
9. Oppenheim, membedakan hukum internasional menjadi dua bagian sebagai berikut.
a. Hukum perdata Internasional (Privat International Law)
Yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu
negara dengan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa). Misalnya, hukum
yang mengatur tentang tata cara memeiliki rumah di negara lain, sewa-menyewa,
mengurus kekayaan yang terdapat di negara lain, dan sebagainya.
b. Hukum Publik Internasional (Public Internasional Law)
Yaitu hukum internasional yang mengatur negar ayang satu dengan engara yang lain
dalam hubungan internasional (hukum antar negara). Misalnya, hukum tentang tata cara
diplomatik, konsul, penerimaan tamu negara asing, hukum perang, dan hukum damai.
Hukum publik internasional ini sering disebut sebagai hukum internasional dalam arti
sempit.
10. Hugo de Groot Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas
yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara antara
Negara dengan Negara, Negara dengan subjek hukum internasional lainnya yang bukan
Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain.
11. Rebecca M Wallace Hukum Internasional merupakan peraturan-peraturan dan norma-
norma yang mengatur tindakan negara-negara dan kesatuan lain yang pada suatu saat
diakui mempunyai kepribadian internasional, seperti misalnya organisasi internasional
dan individu, dalam hal hubungan satu dengan lainnya. jadi, Hukum Internasional adalah
Hukum Internasional merupakan Hukum yang mengatur Hubungan hukum antara
Negara dan Negara, Negara dan Subjek hukum lain Bukan Negara, atau Subjek Hukum
bukan Negara satu sama lain.

9. 12. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. mendefinisikan “Hukum Publik Internasional” sebagai
hukum yang mengatur perhubungan hukum antara pelbagai bangsa di pelbagai negara
sebagai perbedaan daripada istilah „-Hukum Perdata Intemasional”.
13. Sam Suhaedi, hukum Internasional adalah himpunan aturan, norma, dan asas yang
mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat internasional. Dalam definisi ini
menyatakan bahwa adanya petunjuk yang mengatur pola interaksi masyarakat
internasional, baik hubungan itu dilakukan secara resmi antar institusi resmi
(Negara,organisasi,perusahaan) ataupun individu.
14. Wirjono Prodjodikoro Mendefinisikan Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur
perhubungan hukum antar berbagai bangsa di berbagai Negara.
7. Jelaskan asas-asas hukum internasional !
Dalam pelaksanaan hukum Internasional sebagai bagian dari hubungan internasional,
dikenal ada beberapa asas hukum, antara lain:
PACTA SUNT SERVANDA yaitu setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh
pihak-pihak yang mengadakannya.
EQUALITY RIGHTS yaitu negara yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan
sama.
RECIPROSITAS (Asas timbal-balik) yaitu tindakan suatu negara terhadap negara lain
dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif atau pun posistif.
COURTESY yaitu asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan masing-masing
negera.
REBUS SIC STANTIBUS yaitu asas yang dapat digunakan untuk memutuskan perjanjian
secara sepihak apabila terdapat perubahan yang mendasar/fundamental dalam keadaan
yang bertalian dengan perjanjian internasional yang telah disepakati.
Menurut Resolusi majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, ada tujuh asas, yaitu :
1. Setiap negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan
kemerdekaan negara lain. Dalam asas ini ditekankan bahwa setiap negara tidak
memberikan ancaman dengan kekuatan militer dan tidak melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan piagam PBB.
2. Setiap negara harus menyelesaikan masalah internasional dengan cara damai,
Dalam asas ini setiap Negara harus mencari solusi damai, menghendalikan diri dari
tindakan yang dapat membahayakan perdamaian internasional.
3. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain. Asas ini
menekankan setiap negara memiliki hak untuk memilih sendiri keputusan politiknya,
ekonomi, social dan system budaya tanpa intervensi pihak lain.
4. Negara wajib menjalin kerjasama dengan negara lain berdasar pada piagam PBB,
kerjasama itu dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan

10. internasional di bidang Hak asasi manusia, politik, ekonomi, social budaya, tekhnik,
perdagangan.
5. Asas persaman hak dan penentuan nasib sendiri, kemerdekaan dan perwujudan
kedaulatan suatu negara ditentukan oleh rakyat.
6. Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya, pemenuhan
kewajiban itu harus sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
7. Asas persamaan kedaulatan dari negara, Setiap negara memiliki persamaan
kedaulatan secara umum sebagai berikut :
Memilki persamaan Yudisial (perlakuan Hukum)
Memiliki hak penuh terhadap kedaulatan
Setiap negara menghormati kepribadian negara lain.
Teritorial dan kemerdekanan politik suatu negara adalah tidak dapat diganggu
gugat.
Setap negara bebas untuk membangun system politik, sosial, ekonomi dan
sejarah bangsanya.
Setiap negara wajib untuk hidup damai dengan negara lain.
8. Jelaskan sumber-sumber hukum internasional !
A. Berdasarkan penggolongannya sumber hukum internasional
dibedakan menjadi dua:
1. Penggolongan menurut Pendapat Para sarjana Hukum Internasional
Para sarjana Hukum Internasional menggolongkan sumber hukum internasional yaitu,
meliputi:
1. Kebiasaan Internasional
2. Traktat / perjanjian internasional
3. Keputusan Pengadilan atau Badan-badan Arbitrase
4. Karya-karya Hukum
5. Keputusan atau Ketetapan Organ-organ/lembaga Internasional
Sumber Hukum
No. Penjelasan Contoh
Internasional
1. Perjanjian Perjanjian internasional meakibatkan pihak- Konvensi Wina
internasional / pihak yang mengadakan perjanjian saling tentang Hubungan
Traktat menyetujui, menimbulkan hak dan kewajiban Diplomatik tahun
(International dalam bidang internasional. kedudukan 1969
Conventions) perjanjian internasional sebagai sumber
hukum internasional sangat penting
mengingat perjanjian internasional lebih
menjamin kepastian hukum karena dibuat
secara tertulis
2. Kebiasaan- Tidak setiap kebiasaan internasional dapat Kebiasaan untuk
kebiasaan menjadi sumber hukum, ada dua syarat untuk memberikan
Internasional dapat dikatakan menjadi sumber hukum, sambutan
(International yaitu: harus terdapat suatu kenbiasaan yang kehormatan waktu
Custom) bersifat umum (unsur material) dan kebiasaan kedatangan tamu
itu harus diterima sebagai hukum (unsur resmi dari negara

11. psikologis). lain dengan
tembakan meriam
3. Prinsip-prinsip Adanya prinsip-prinsp hukum umum sebagai Prinsip pacta sunt
hukum umum sumber hukum primer, sangat penting bagi servanda, prinsip
yang diakui pertumbuhan dan perkembangan hukum itikad baik, prinsip
(General internasional sebagai system hukum positif, resiprositas, prinsip
Principles of Law) karena prinsip-prinsip hukum umum ini yurisprudensi
melandasi semua hukum yang ada di dunia, domestic dan
baik hukum internasional maupun hukum prinsip-prinsip
nasional. hukum umum.
4. Keputusan- Keputusan-keputusan peradilan memainkan dalam sengketa–
keputusan peranan yang cukup penting dalam sengketa ganti rugi
pengadilan membantu pembentukan norma-norma baru dan penangkapan
(yurisprudensi hukum internasional. Keputusan-keputusan ikan telah
internasional) Mahkamah Internasional dapat berupa memasukkan unsur-
(judicial decisions) keputusan yang bukan atas pelaksanaan unsur baru ke dalam
hukum positif tetapi atas dasa prinsip-prinsip hukum internasional
keadilan dan kebenaran.
5. Ajaran-ajaran Pendapat para sarjana terkemuka, mengenai Komisi hukum
para ahli/sarjana suatu masalah tertentu, meskipun bukan internasional yang
(doktrin) merupakan hukum positif, seringkali dikutip beranggotakan para
untuk memperkuat argument tentang adanya ahli hukum, dibentuk
atau kebenaran dari suatu norma hukum. oleh majelis umum
Pendapat para sarjana akan lebih PBB berdasarkan
berpengaruh jika dikemukakan oleh Resolusi MU 1947
perkumpulan professional.
2. Penggolongan menurut Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional
Sumber Hukum Internasional menurut ketentuan Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah
Internasional adalah terdiri dari :
1. Perjanjian Internasional (International Conventions)
2. Kebiasaan International (International Custom)
3. Prinsip Hukum Umum (General Principles of Law) yang diakui oleh negara-negara
eradab.
4. Keputusan Pengadilan (judicial decisions) dan pendapat para ahli yang telah diakui
kepakarannya (Theachings of the most highly qualified publicists).
B. Berdasarkan sifat daya ikatnya:
Sumber hukum Internasional jika dibedakan berdasarkan sifat daya ikatnya maka dapat
dibedakan menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum subsider. Sumber hukum
primer adalah sumber hukum yang sifatnya paling utama artinya sumber hukum ini dapat
berdiri sendiri-sendiri meskipun tanpa keberadaan sumber hukum yang lain. Sedangkan
sumber hukum subsider merupakan sumber hukum tambahan yang baru mempunyai daya
ikat bagi hakaim dalam memutuskan perkara apabila didukung oleh sumber hukum primer.
Hal ini berarti bahwa sumber hukum subsider tidak dapat berdiri sendiri sebagaimana
sumber hukum primer.

12. Sumber Hukum Primer hukum Internsional
Sumber hukum Primer dari hukum internasional meliputi:
1. Perjanjian Internasional (International Conventions)
2. Kebiasaan International (International Custom)
3. Prinsip Hukum Umum (General Principles of Law) yang diakui oleh negara-negara
beradab.
Sumber Hukum Subsider
Bahwa yang termasuk sumber hukum tambahan dalam hukum internasional adalah:
1. Keputusan Pengadilan.
2. Pendapat Para sarjana Hukum Internasional yang terkemuka.
9. Jelaskan subjek-subjek hukum internasional !
Subjek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan
pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula, dan kelahiran dan
pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum
internasional.
Subjek Hukum Internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak
dan kewajiban yang diatur oleh Hukum Internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal
dan semua ketentuan baik yang bersifat formal ataupun non-formal dari perjanjian
internasional ataupun dan kebiasaan internasional (Istanto, Ibid: 16; Mauna, 2001:12).
Ciri Subyek Hukum Internasional
Semua entitas ada kemampuan memiliki dan melaksanakan hak dan kewajiban menurut
hukum internasional.
Menurut Starke, subyek hukum internasional terdiri dari:
1. Negara
2. Organisasi Internasional
3. Palang Merah Internasional
4. Tahta Suci Vatikan
5. Individu
6. Pemberontak dan pihak yang bersengketa/Beligerensi (Belligerent)
1. Negara
Menurut Konvensi Montevideo 1949, mengenai Hak dan Kewajiban Negara, kualifikasi suatu
negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional adalah:
Penduduk yang tetap
Wilayah tertentu
Pemerintahan
Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain

13. Beberapa literatur menyebutkan bahwa negara adalah subjek hukum internasional yang
utama, bahkan ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa negara adalah satu-
satunya subjek hukum internasional. Alasan yang mendasari pendapat yang menyatakan
bahwa negara adalah subjek hukum internasional yang utama adalah:
Hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, sehingga yang
harus diatur oleh hukum internasional terutama adalah Negara.
Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama dimana negara
yang paling berperan menciptakannya.
2. Organisasi Internasional
Klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A Couloumbis dan James 11. Wolfe:
Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan
tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang
bersifat spesifik, contohnya adalah World Bank, UNESCO, International Monetary Fund,
International Labor Organization, dan lain-lain;
Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global,
antara lain: Association of South East Asian Nation (ASEAN), Europe Union.
Dasar hukum yang menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjeh hukum
internasional adalab pasal 104 piagam PBB.
3. Palang Merah Internasional
Sebenarnya Palang Merah Internasional, hanyalah merupakan salah satu jenis organisasi
internasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional di
dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan di samping itu juga
menjadi sangat strategis. Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan
organisasi dalam yang lingkup nasional, yaitu Swiss, didirikan oleh lima orang
berkewarganegaraan Swiss, yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang
kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional
mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara, yang kemudian membentuk Palang
Merah Nasional di masing-masing wilayahnya. Palang Merah Nasional dan negara-negara
itu kemudian dihimpun menjadi Palang Merah Internasional (International Committee of the
Red Cross/ICRC) dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. (Phartiana, 2003; 123)
Dasar hukumya:
Internasionai committee of red cross (ICRC)
Konvensi jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang
4. Tahta Suci Vatikan
Tahta Suci Vatikan di akui sebagai subyek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran
tanggal 11 Februari 1929, antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai
penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat

14. dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum
internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya, tidak seluas tugas
dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan,
sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja, namun wibawa Paus sebagai pemimpin
tertinggi Tahta Suci dan umat Katholik sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia.
Oleh karena itu, banyak negara membuka hubungan diplomatik dengan Tahta Suci, dengan
cara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan dan demikian juga sebaliknya Tahta Suci
juga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara. (Phartiana, 2003, 125)
Dasar hukumnya:
Lateran Tretay (11 february 1929)
5. Individu
Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak
dan membebani kewajiban serta tanggungjawab secara langsung kepada individu semakin
bertambah pesat, terutama setelah Perang Dunia II. Lahirnya Deklarasi Universal tentang
Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember
1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai
kawasan, dan hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subyek hukum
internasional yang mandiri.
Dasar hukumnya:
Perjanjian Versailles 1919 pasal 297 dan 304
Perjanjian upersilesia 1922
Keputusan permanent court of justice 1928
Perjanjian London 1945 (lnggris, Prancis, Rusia, USA)
Konvensi Genocide 1948
6. Kaum Pemberontak/Beligerensi (Belligerent)
Kaum beligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dan masalah dalam negeri suatu
negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara
yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus
berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan
meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui
eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun
sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat
pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang
negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau
subyek hukum internasional.
Contoh PLO (Palestine Liberalism Organization) atau Gerakan Pembebasan Palestina.
Dasar hukumnya:
Hak untuk menentukan nasib sendiri
Hak untuk memilih sistem ekonomi, social dan budaya sendiri

15. Hak untuk menguasai sumber daya alam
Contoh-contoh objek hukum internasional adalah:
a. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia
Hukum Internasional hak asasi manusia adalah semua norma hukum internasional yang
ditunjukkan untuk menjamin perlindungan terhadap pribadi (individu)
b. Hukum Humaniter Internasional
Hukum Humaniter Internasional adalah semua norma hokum internasional yang
bertujuan memberi perlindungan pada saat timbul konflik bersenjata bukan internasional,
kepada anggota pasukan tempur yang tidak bias lagi menjalankan tugasnya lagi, atau
orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran
c. Hukum Kejahatan terhadap Kemanusiaan (massal)
Istilah ini dikeluakan oleh pengadilan Nurenberg untuk perbuatan kejam Nazi Jerman
terhadap warga negaranya sendiri. Namun, dewasa ini genosida (pembunuhan massal
dilatar belakangi kebencian terhadap etnis, suku tertentu) juga termasuk dalam hukum
ini.
10. Jelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional !
Persengketaan bisa terjadi karena :
1. Kesalahpahaman tentang suatu hal.
2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak / kepentingan negara lain.
3. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal.
4. Pelanggaran hukum / perjanjian internasional.
Contoh sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya perang
terbuka :
1. Segi Politis (adanya pakta pertahanan / pakta perdamaian).
Pasca Perang Dunia II (1945) muncul dua kekuatan besar yaitu Blok Barat (NATO pimpinan
AS) dan Blok Timur (PAKTA WARSAWA pimpinan Uni Soviet). Mereka bersaing berebut
pengaruh di bidang Ideologi, Ekonomi, dan Persenjataan. Akibatnya sering terjadi konflik di
berbagai negara, missalnya Krisis Kuba, Perang Korea (Korea Utara didukung Blok Timur
dan Korea Selatan didukung Blok Barat), Perang Vietnam dll.
2. Batas Wilayah.
Suatu Negara berbatasan dengan wilayah Negara lain. Kadang antar Negara terjadi ketidak
sepakatan tentang batas wilayah masing – masing. Misalnya Indonesia dengan Malaysia
tentang Pulau Sipadan dan Ligitan (Kalimantan). Sengketa ini diserahkan kepada
Mahkamah Internasional dan pada tahun 2003 sengketa itu dimenangkan oleh Malaysia.
Dengan runtuhnya Blok Timur dengan ditandai runtuhnya Tembok Berlin tahun 1989 maka
AS muncul sebagai kekuatan besar (Negara Adikuasa). Sehingga cenderung membawa

16. dunia dalam tatanan yang bersifat UNIPOLAR artinya AS bertindak sebagai satu – satunya
kekuatan yang mengendalikan sebagian besar persoalan di dunia. Akibatnya cenderung
muncul sengketa di dunia internasional.
11. Jelaskan cara menyelesaikan masalah-masalah (sengketa)
internasional !
Ada dua cara penyelesaian segketa internasional, yaitu secara damai dan paksa, kekerasan
atau perang.
1. Penyelesaian secara damai, meliputi :
Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa internasional dengan cara menyerahkannya kepada
orang tertentu atau Arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh mereka yang bersengketa,
namun keputusannya harus sesuai dengan kepatutan dan keadilan ( ex aequo et bono).
Prosedur penyelesaiannya, adalah :
1) Masing-masing Negara yang bersengketa menunjuk dua arbitrator, satu boleh
berasal dari warga negaranya sendiri.
2) Para arbitrator tersebut memilih seorang wasit sebagai ketua dari pengadilan
Arbitrase tersebut.
3) Putusan melalui suara terbanyak.
Penyelesaian Yudisial, adalah penyelesaian sengketa internasional melalui suatu
pengadilan internasional dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum.
Negosiasi, tidak seformal arbitrase dan Yudisial. Terlebih dahulu dilakukan konsultasi dan
komunikasi agar negosiasi dapat berjalan semestinya.
Jasa-jasa baik atau mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa internasional dimana Negara
mediator bersahabat dengan para pihak yang bersengketa, dan membantu penyelesaian
sengketanya secara damai. Contoh Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konplik
Indonesia Belanda tahu 1947. Dalam penyelesaina dengan Jasa baik pihak ketiga
menawarkan penyelesaian, tapi dalam Penyelesaian secara Mediasi, pihak mediator
berperan lebih aktif dan mengarahkan pihak yang bersengketa agar penyelesaian dapat
tercapai.
Konsiliasi, dalam arti luas adalah penyelesaian sengketa denga bantuan Negara-negara lain
atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasehat yang tidak berpihak. Konsiliasi
dalam arti sempit, adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui komisi atau
komite dengan membuat laporan atau ussul penyelesaian kepada pihak sengketa dan tidak
mengikat.
Penyelidikan, adalah biasanya dipakai dalam perselisioshan batas wilayah suatu Negara
dengan menggunakan fakta-fakta untuk memperlancar perundingan.
Penyelesian PBB, Dididrikan pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai pengganti dari LBB
(liga Bangsa-Bangsa), tujuan PBB adalah menyelesaikan sengketa internasional secara
damai dan menghindari ancaman perang.
2. Penyelesaian secara pakasa, kekerasan atau perang :
Perang dan tindakan bersenjata non perang, bertujuan untuk menaklukkan Negara lawan

17. dan membebankan syarat penyelesaian kepada Negara lawan.
Retorsi, adalah pembalasan dendam oleh suatu Negara terhadap tindakan – tindakan tidak
pantas yang dilakukan Negara lain. Contoh menurunkan status hubungan diplomatic, atau
penarika diri dari kesepakatan-kresepakatan fiscal dan bea masuk.
Tindakan-tindakan pembalasan, adalah cara penyelesaian sengketa internasional yang
digunakan suatu Negara untuk mengupayakan memperoleh ganti rugi dari Negara lain.
Adanya pemaksaan terhadap suatu Negara.
Blokade secara damai. Adalah tindakan yang dilakukan pada waktu damai, tapi merupakan
suartu pembalasan. Misalnya permintaan ganti rugi atas pelabuhan yang di blockade oleh
Negara lain.
Intervensi (campur tangan),adalah campur tanagn terhadap kemerdekaan politik tertentu
secara sah dan tidak melanggar hukum internasional. Contohnya :
1. Intervensi kolektif sesuai dengan piagam PBB.
2. Intervesi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negaranya.
3. Pertahanan diri.
4. Negara yang menjadi obyek intervensi dipersalahkan melakukan pelanggaran
berat terhadap hukum internasional.
Penyelesaian melalui Mahkamah internasional
Ada dua mekanisme penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah internasional,
yaitu mekanisme normal dan khusus.
1. Mekanisme Normal :
1) Penyerahan perjanjian khusus yng berisi tdentitas para pihak dan pokok persoalan
sengketa.
2) Pembelaan tertulis, berisi fakta, hukum yang relevan, tambahan fakta baru,
penilakan atas fakta yang disebutkan dan berisi dokumen pendukung.
3) Presentasi pembelaan bersifat terbuka dan umum atautertutup tergantung pihak
sengketa.
4) Keputusan bersifat menyetujui dan penolakan.
Kasus internasional dianggap selesai apa bila Para pihak mencapai kesepakatan. Para
pihak menarik diri dari prose persidangan Mahkamah internasional. Mahkamah internasional
telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan dan telah dilakukan ssuai proses
hukum internasional yang berlaku.
1. Mekanisme Khusus :
1) Keberatan awal karena ada keberatan dari pihak sengketa Karen mahkamah
intrnasional dianggap tidak memiliki yusidiksi atau kewenangan atas kasus tersebut.
2) Ketidak hadiran salah satu pihak yang bersengketa, biasanya dilakukan oleh Negara
tergugat atau respondent karena menolak yuridiksi Mahkamah Internasional.
3) Keputusan sela, untuk memberikan perlindungan terhadap subyek persidangan,
supaya pihak sengketa tidak melakukan hal-hal yang mengancah efektivitas
persidangan Mahkamah internasional.

18. 4) Beracara bersama, beberapa pihak disatukan untuk mengadakan sidang bersama
karena materi sama terhadap lawan yang sama.
5) Intervensi, mahkamah internasional memberikan hak kepada Negara lain yang tidak
terlibat dalam sengketa untuk me;lakkan intervensi atas sengketa yangsedang
disidangkan bahwa dengan keputusan Mahkamah internasional ada kemungkinan
Negara tersebut dirugikan.
12. Berikan contoh penyelesaian masalah internasional melalui
arbitrase dan konsiliasi !
A. Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral
serta putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat. Badan arbitrase dewasa ini
sudah semakin populer dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan
sengketasengketa internasional. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat
dilakukan dengan pembuatan suatu compromis, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu
sengketa yang telah lahir; atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu
perjanjian sebelum sengketanya lahir (clause compromissoire).
Contoh Kasus Arbitrase :
Sengketa antara Pertamina melawan Karaha Bodas corporation (KBC) bermula dengan
ditandatanganinya perjanjian Joint Operation Contract (JOC) pada tanggal 28 November
1994. Pada tanggal yang sama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di satu pihak dan
Pertamina serta KBC pada pihak lain menandatangani perjanjian Energy Supply Contract
(ESC). Perjanjian kersasama ini bertujuan untuk memasok kebutuhan listrik PLN dengan
memanfaatkan tenaga panas bumi yang ada di Karaha Bodas, Garut, Jawa Barat. Dalam
perjalanannya ternyata proyek kelistrikan ini ditangguhkan oleh Pemerintah berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1997 tertanggal 20 September 1997. Dampak
penangguhan adalah kerjasama Pertamina dengan KBC tidak dapat dilanjutkan.
KBC pada tanggal 30 April 1998 memasukkan gugatan ganti rugi ke Arbitrase Jenewa
sesuai dengan tempat penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak dalam JOC. Pada
tanggal 18 Desember 2000 Arbitrase Jenewa membuat putusan agar Pertamina dan PLN
membayar ganti rugi kepada KBC, kurang lebih sebesar US$ 261,000,000.
Atas putusan arbitrase Jenewa, Pertamina tidak bersedia secara sukarela
melaksanakannya. Sebagai upaya hukum, Pertamina telah meminta pengadilan di Swiss
untuk membatalkan putusan arbitrase. Hanya saja upaya ini tidak dilanjutkan (dismiss)
karena tidak dibayarnya uang deposit sebagaimana dipersyaratkan oleh Swiss Federal
Supreme Court.
Sementara itu, KBC telah melakukan upaya hukum berupa permohonan untuk pelaksanaan
Putusan Arbitrase Jenewa di pengadilan beberapa negara di mana asset dan barang
Pertamina berada, kecuali di Indonesia. Pada tanggal 21 Pebruari 2001, KBC mengajukan
permohonan pada US District Court for the Southern District of Texas untuk melaksanakan
Putusan Arbitrase Jenewa. Selanjutnya KBC mengajukan permohonan yang sama pada
pengadilan Singapura dan Hong Kong. Dalam menyikapi upaya hukum KBC, Pertamina

19. melakukan upaya hukum berupa penolakan pelaksanaan di pengadilan-pengadilan yang
diminta oleh KBC untuk melakukan eksekusi.
Pertamina melanjutkan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase Jenewa di pengadilan
Indonesia. Pada tanggal 14 Maret 2002 Pertamina secara resmi mengajukan gugatan
pembatalan Putusan Arbitrase Jenewa kepada PN Jakarta Pusat. Gugatan pembatalan
tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 70 UU no. 30 tahun 1999 tentang syarat-syarat
pembatalan putusan Arbitrase Internasional yang berbunyi : Permohonan pembatalan hanya
dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan
alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan
putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti
atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar
pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.
Dalam putusannya nomor 86/PN/Jkt.Pst/2002 tanggal 9 September 2002 , pengadilan
Negeri Jakarta Pusat akhirnya mengabulkan gugatan Pertamina dengan membatalkan
putusan arbitrase internasional, UNCITRAL, di Jenewa, Swiss. Adapun beberapa alasannya
antara lain pengangkatan arbiter tidak dilakukan seperti yang telah diperjanjikan dan tidak
diangkat arbiter yang telah dikehendaki oleh para pihak berdasarkan perjanjian, sementara
Pertamina tidak diberikan proper notice mengenai arbitrase ini dan tidak diberi kesempatan
untuk membela diri. Majelis arbitrase telah salah menafsirkan force majeure, sehingga
mestinya Pertamina tidak dapat dimintakan pertanggungjawab atas sesuatu yang di luar
kemampuannya. Di samping itu, Majelis Arbitrase dianggap telah melampaui wewenangnya
karena tidak menggunakan hukum Indonesia, padahal hukum Indonesia adalah yang harus
dipakai menurut kesepakatan para pihak, Majelis arbitrase hanya menggunakan hati
nuraninya sendiri berdasarkan pertimbangan ex aequeo et bono.
Di dalam kasus ini hal ketertiban umum tidak disinggung-singgung, padahal adalah sangat
nyata, bahwa alasan tidak dapatnya Pertamina memenuhi kewajiban kontraknya adalah
karena larangan dari Pemerintah Negara Indonesia yang berdaulat melalui Keppres nomor
39 tahun 1997 tanggal 20 September 1997 tentang Penangguhan/pengkajian kembali
proyek Pemerintah, badan usaha milik negara, dan swasta yang berkaitan dengan
pemerintah/badan usaha milik negara pada amar menimbangnya jelas-jelas dinyatakan
bahwa Keputusan Pemerintah tersebut terkait dengan upaya mengamankan
kesinambungan perekonomian dan jalannya pembangunan nasional, serta berdasarkan
landasan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden.
Kasus Karaha Bodas Company adalah kasus hukum perdata Internasional di bidang hukum
kontrak Internasional yang menarik. Sayangnya putusan Pengadilan di Indonesia mengenai
pembatalan kasus tersebut tidak komprehensif dari sisi legal. Menurut Hikmahanto Juwana,
dalam kasus tersebut Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat dibatalkan oleh
pengadilan nasional. Kalaupun pengadilan nasional melakukan pembatalan, pengadilan di
negara lain yang sedang dimintakan untuk melaksanakan putusan arbitrase dapat saja tidak
terikat, bahkan mengabaikannya.
Menurut pendapat kami, karena akar masalahnya adalah dari Keppres atau Pengaturan
Pemerintah yang menyebabkan Pertamina tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya,
maka apabila ada konsekuensi hukum dan klaim atau kerugian yang ditimbulkannya,
seyogianya hal tersebut harus diambil alih oleh Pemerintah. Mengikuti ketentuan
Pemerintah tidak boleh mendatangkan kerugian bagi diri sendiri.

20. B. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding
mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh
suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut bisa yang sudah
terlembaga atau ad hoc (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan
persyaratanpersyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun putusannya
tidaklah mengikat para pihak.
Contoh dari konsiliasi: adalah pada sengketa antara Thailand dan Perancis, kedua belah
pihak sepakat untuk membentuk Komisi Konsiliasi. Dalam kasus ini Thailand selalu
menuntut sebagian dari wilayah Laos dan Kamboja yang terletak di bagian Timur tapal
batasnya. Karena waktu itu Laos dan Kamboja adalah protektorat Perancis maka sengketa
ini menyangkut antara Thailand dan Perancis.
13. Jelaskan prosedur mahkamah internasional dalam
menyelesaikan masalah internasional !
Sengketa Internasional dapat diselesaikan oleh mahkamah internasional dengan melalui
prosedur berikut:
1. Telah terjadi pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter (kemanusiaan) di suatu
Negara terhadap Negara lain atau rakyat Negara lain.
2. Ada pengaduan dari korban (rakyat) dan pemerintahan Negara yang menjadi korban
terhadap pemerintahan dari Negara yang bersangkutan karena di dakwa telah
melakukan pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter lainnya.
3. Pengaduan disampaikan ke komisi tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga
HAM internasional lainnya.
4. Pengaduan ditindak lanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan. Jika
ditemui bukti-bukti kuat terjadinya pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan
lainnya, maka pemerintah dari Negara yang di dakwa melakukan kejahatan
humaniter dapat diajukan ke mahkamah internasional.
5. Dimulailah proses peradilan sampai dujatuhkan sanksi. Sanksi dapat dijatuhkan bila
terbukti bahwa pemerintahan atau individu yang bersangkutan telah melakukan
pelanggaran terhadap konvensi-konvensi internasional berkaitan dengan
pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter; mempunyai wewenang untuk
mencegah terjadinya pelanggaran itu, tetapi tidak dilakukan; dan tidak melakukan
apa-apa untuk mencegah terjadinya perbuatan itu.
Mahkamah internasional memutuskan sengketa berdasarkan hukum. Keputusan dapat
dilakukan berdasarkan kepantasan dan kebaikan apabila disetujui oleh Negara yang
bersengketa. Keputusan mahkamah internasional bersifat mengikat, final, dan tanpa
banding. Keputusan mahkamah internasional mengikat para pihak yang bersengketa dan
hanya untuk perkara yang disangketakan.

21. Dalam pasal 57 statuta, hakim mahkamah internasional dapat mengemukan pendapat
terpisah atau Dissenting Opinion (pendapat seorang hakim yang tidak menyetujui suatu
keputusan dan menyatakan keberatannya terhadap motif-motif yang diberikan dalam
keputusan tersebut).
Prosedur penyelesaian sengketa internasional yang ditangani oleh Mahkamah Internasional
juga dapat dikelompokkan dalam 2 hal, yaitu :
a. Ajudikasi (adjudication) yaitu cara penyelesaian sengketa internasional
dengan menyerahkan kepada lembaga peradilan untuk memutuskan sengketa.
b. Arbitrase yaitu cara penyelesaian melalui prosedur Ad Hoc
(khusus) atau melalui perundingan yang ditengahi oleh pihak ketiga.
Untuk menyelesaikan kasus sengketa internasional maka dikumpulkan bukti-bukti,
digunakan pertimbangan-pertimbangan dan berbagai aspek yang menyangkut dampak dari
sengketa.
Selain itu, pedoman utama penyelesaian sengketa internasional adalah sumber-sumber
hukum internasional :
a. Konvensi - konvensi internasional untuk menetapkan perkara-perkara yang
diakui oleh negara-negara yang sedang berselisih.
b. Kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktik umumyang diterima
sebagai hukum.
c. Asas-asas umum yang diakui oleh negara-negara yang mempunyaiperadaban.
d. Keputusan - keputusan kehakiman dan pendidikan dari publisis-publisis
yang paling cakap dari pelbagai negara, sebagai cara tambahan untuk
menentukan peraturan-peraturan hukum.
14. Jelaskan dampak suatu Negara yang tidak mematuhi
keputusan mahkamah internasional !
Adapun dampak tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dikucilkan dari pergaulan internasional.
2. Diberlakukan Travel Warning (peringatan bahaya berkunjung ke(negara tertentu)
terhadap warga negaranya.
3. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing.
4. Pemutusan hubungan diplomatik.
5. Pengurangan bantuan ekonomi.
6. Pengurangan tingkat kerjasama.
7. Pemboikotan produk ekspor.
8. Embargo ekonomi.