Tugas Mata Pelajaran PKn

1. i
MAKALAH
PERAN POLISI SEBAGAI PENEGAK HUKUM
Disusun Oleh Kelompok :
1. SEFTIANA BELLA SANTIKA
2. SITI SUNARSIH
3. NUR FAUJIAH
4. LESTARI NAWANG WULAN
KELAS X (Sepuluh)
SMK NURUL HIDAYAH
KECAMATAN REBANG TANGKAS
KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2015

2. ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis
dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Peran Polisi Sebagai Penegak
Hukum”. Makalah ini disusun agar pembaca dapat menambah wawasan yang lebih luas
tentang Tugas dan Peranan Polisi di Masyarakat.
Sebelum itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah
membantu penulis dalam pembuatan Makalah ini sehingga dapat terselesaikan.
Penulis menyadari bahwa Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu,
penulis berharap atas kritikan dan saran yang membangun dari para pembaca agar
Makalah ini lebih baik.
Semoga Makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih dan bermanfaat bagi para
pembaca.
Sekian, terima kasih.
Rebang Tangkas, November 2015
Penyusun,

3. iii
DAFTAR ISI
Halaman Judul .......................................................................................................... i
Kata Pengantar .......................................................................................................... ii
Daftar Isis ................................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Permasalahan ........................................................................... 1
2. Perumusan Masalah ........................................................................................... 2
3. Batasan Masalah ................................................................................................ 2
4. Metode Penelitian .............................................................................................. 2
BAB II PEMBAHASAN .......................................................................................... 3
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................. 7
a. Kesimpulan ........................................................................................................ 7
b. Saran .................................................................................................................. 7
DAFTAR PUSTAMA

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar belakang permasalahan
Indonesia adalah Negara hukum, dimana hukum yang dijabarkan oleh pemerintah
melalui pembentukan aturan perundang – undangan memiliki peran yang sangat penting
didalam mengatur, mengarahkan kehidupan masyarakatnya agar menciptakan tatanan
kehidupan yang teratur, adil, sejahtera dan damai. Salah satu upaya vital yang dilakukan
pemerintah dalam mewujudkan kehidupan bernegara serta bermasyarakat yang teratur,
adil, damai dan sejahtera adalah dengan cara menegakkan berlakunya aturan hukum
materiil dalam masyarakat Negara dengan menggunakan aparat – aparat hukumnya.
Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti dari pada penegakan hukum terletak pada
kegiatan menyerasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan didalam kaidah – kaidah
yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai
tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan
hidup. Penegakan hukum mengandung pilihan dan kemungkinan ketika dihadapkan
dengan suatu kenyataan yang kompleks dalam penerapannya.
Faktor ekonomi, politik, social, dan budaya mempunyai pengaruh yang besar terhadap
efektivitas dan efisiensi penegakan hukum, mulai dari pembuat aturan perundang –
undangannya, aturan perundang – undangnya sendiri, aparat penegak hukumnya dan
masyarakat.
Aparat penegak hukum memiliki peran yang penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu
aturan (Sollen) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam
kenyataannya (Sein), dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu dapat diterapkan.
Didalam proses pelaksanaan mekanisme hukum, timbul dua variable penting, yaitu hak
dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum
kepada setiap warga Negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.
Pada makalah ini penulis ingan meneliti mengenai peran dan tugas polisi sebagai pelayan
masyarakat (Publick service) dalam menegakkan hukum (Law enforcement) dan
menciptakan kedamaian (Peace Maintenance), dengan penilaian terhadap penerapan asas
persamaan kedudukan hukum tiap warganegara dimuka hukum (Equality before the law)
menurut Undang – undang mengenai kepolisian ( UU No. 2 tahun 2002) dari segi
sosiologis.

5. 2
A. Perumusan masalah.
Pada penusisan makalah sosiologi hukum ini, penulis merumuskan suatu permasalahan
tentang :
Apakah polisi sebagai penegak hukum pada kenyataannya menerapkan asas persamaan
kedudukan warga Negara dimuka hukum dalam menjalankan fungsi dan perannya?
B. Batasan masalah
Penulisan makalah ini ditujukan untuk meneliti secara sosiologis peran dan fungsi polisi
dalam hubungannya dengan pemberlakuan asas persamaan kedudukan hukum tiap warga
Negara (Masyarakat) di muka hukum berdasar Undang – Undang No.2 tahun 2002
tentang kepolisian dan Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
C. Metodologi penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan metode deduksi, dimana dari suatu hal yang bersifat
umum ke hal – hal yang bersifat khusus, mengenai peran dan fungsi aparat kepolisian
dalam menegakkan hukum dimasyarakat berdasar Undang – Undang kepolisian dan hak
asasi manusia terhadap implementasinya secara sosiologis pada masyarakat berdasar asas
persamaan kududukan dimuka hukum (Equality before the law). Penelitian ini dilakukan
secara normative empiris, dimana melihat dari peraturan perundang – undangan yang
berlaku mengenai dasar pemberlakuan asas Equality before the law dan kenyataan yang
terjadi di masyarakat terhadap penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
Aparat kepolisian sebbagai penegak hukum sudah seharusnya dapat menjaadi panutan
masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat, memiliki kualitas
komunikasi yang baik. Namun demikian polisi juga merupakan manusia biasa, yang
tidak luput dari kesalahan atau kekurangannya sebagai manusia yang memiliki nafsu atau
emosi. Undang – undang sudah mengatur secara tegas bagaimanakah tugas aparat
kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap masyarakatnya, termasuk kedudukannya
sebagai pelayan masyarakat tanpa membeda bedakan kedudukan social, politik, ekonomi,
ras, agama dan budayanya. Namun demikaian terdapat beberapa halangan didalam
penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi (Soejono Soekanto, 2004 :34) :
1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain
dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit
sekali untuk membuat proyeksi.
4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu,
terutama kebutuhan materiil.
5. kurangnya daya innovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
Dalam penerapan hukum dilapangan, secara sosiologis, polisi sebagai manusia
biasa kadang melukan tindakan – tindakan yang keluar dari jalur hukum, dimana
hal tersebut seperti dikatakan oleh T.Parson dalam sibernetics law dipengaruhi
oleh faktor politi dan utamanya ekonomi.
Didalam undang – undang kepolisian yang baru, polisi dituntut selain sebagai
penegak hukum juga harus dapat membina hubungan yang baik dengan
masyarakat dalam kedidikannya sebagai publick secvice.
Didalam konstitusi Indonesia secara mendasar, prinsip persamaan kedudukan
hukum warganegara tertulis pada pasal 27 ayat 1 Undang – undang dasar 1945 ,
dimana dikatakan “ segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya”. Selanjutnya terhadap ketentuan tersebut secara
hierarkis dijabarkan pada tataran peraturan pelaksanaan. Salah satu peraturan
yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah Undang – undang No.2 tahun
2002 tentang kepolisian RI. Didalam pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 tersebut
dikatakan bahwa fungsi polisi merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara
dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

7. 4
perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya pada pasal 4
dikatakan bahwa tujuan dari kepolisian Negara RI adalah untuk mewujudkan
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban
masyarakat tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinannya ketentraman
masyarakat dengan menjunjung tinggi hal asasi manusia. Pasal 5 ayat 1 Undang –
undang kepolisisan menerangkan mengenai peran polisi dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mengenai tugas pokok polisi diterangkan
didalam pasal 13, yaitu :
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Terhadap tugas pokok polisi menurut pasal 13 tersebut dijabarkan didalam pasal
14, 15 dan 16 Undang – undang tersebut. Dalah satu pasal yang membatasi
wewenang polisi untuk bertindak sewenang – wenang adalah pasa 19 UU
kepolisian, dimana dikatakan didalam melaksanakan tugas dan wwenangnya,
pejabat kepolisisan NKRI senantiasa bertindak berdasarkan norma hukm dan
mengindahkan norma agama, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi
manusia.
Didalam melaksanakan tugasnya polisi terikat oleh sumpah profesinya, dan dalam
hubungannya dengan penegakan hukum dimasyarakat terdapat kalimat sebagai
berikut “…….bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara,
pemerintah dan martabat anggota kepolisian NKRI, serta akan senantiasa
mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara daripada kepentingan
saya sendiri, seorang atau golongan….”
Jadi secara umum hak asasi manusia memiliki keterlibatan yang penting sekali
dalam penegakan hukum yang dilakukan aparat polisi. Mengenai hak asasi manusia
di negara kita telah diatur tersendiri melalui Undang – Undang No.39 tahun 2004,
dimana didalam pasal 1 butir 1 dikatakan, “hak asasi manusia adalah seperangkat
hak yang melekat padqa hakekat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan YME
dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia”. Terkait dengan pelaksanaan

8. 5
penegakan uhkum oleh polisi, peran hak asasi manusia sangat penting, termasuk
didalamnya mengenai masalah diskriminasi hukum, seperti yang dijelaskan dalam
ayat pasal 1 ayat 3 Undang – undang tersebut “ diskriminasi adalah setiap
pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung
didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,
golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik
yang berakibat pengurangan, penyimpanganatau penghapusan, pengakuan,
pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam
kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum,
socsal, budaya atau aspek kehidupan lainnya”.
Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa atas dasar hukum yang seharusnya
(Sollen) penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal
ini secara khusus polisi dilakukan secara umum kepada setiap warga Negara tanpa
adanya diskriminasi atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial,
status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, semua memiliki
kedudukan yang sama menurut hukum, memperoleh hak dan kewajiban yang adil,
seimbang dan proporsional secara hukum.
Namun demikian pada kenyataannya apabila kita melihat langsung fenomena –
fenomena penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi dilapangan, terutama
didalam penanganan suatu pelanggaran ataupun penyelesaian masalah kriminal,
sudah menjadi hal yang terbiasa kita lihat sebagai masyarakat awam bahwa
penegakan hukum dilapangan sangat erat kaitannya dengan masalah – masalah
ekonomi dan politik. Terjadi klasifikasi status masyarakat didalam penyelesaian
hukum, baik diskriminasi sosial, politik maupun ekonomi. Didalam penegakan
hukum yang dilakukan oleh polisi, asas Equality before the law sudah secara terang
– terangan dilanggar. Kedudukan sosial, politik maupun ekonomi seseorang amat
memperngaruhi proses penyelesaian hukum yang dilakukan oleh aparat.
Penyelesaian hukum tak ubahnya sebagai transaksi ekonomi maupun politik
dinegara ini. Bagaimana kedudukan seseorang, punya pengaruh apa, dan berapa
kekuatan ekonominya mempengaruhi penegakan hukum dinegara kita, bahkan
hukum dapat dibeli dan dikendalikan. Jadi terhadap kenyataan yang terjadi
dimasyarakat secara kongrit, persamaan kedudukan hukum warga Negara
disimpangi, didiskriminasi. Dan ironisnya hal tersebut sudah menjadi virus
mematikan didalam sistem penegakan hukum Negara kita. Rakyat seperti disuguhi
oleh suatu sandiwara hukum dan politik yang menggelikan, masyarakat tak

9. 6
ubahnya dianggap penonton yang bodoh, subyek hukum yang dikekang
kebebasannya berdasar hak asasinya.
Polisi yang seharusnya menjadi pengayom dan pelayan masyarakat malah menjadi
hal yang menakutkan bagi masyarakat, menjadi budak – budak ekonomi seringkali
merusak martabatnya yang mulia. Walau memang tidak seluruhnya demikian,
mungkin dapat dikatakan “oknum”, namun demikian seiring dengan kemajuan
jaman, rakyat semakin cerdas, semakin kritis menilai mana yang baik, mana yang
buruk, mana yang pantas dan tidak pantas. Kemudahan memperoleh informasi pada
masyaraka juga mendukung terciptanya citra yang kurang baik baik penegakan
hukum dinegara kita, dalam hal ini secara khusus aparat kepolisian.

10. 7
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Negara sebagai penguasa memiliki wewenang untuk membuat atauran – aturan (Sollen)
yang menjadi pedoman perilaku masyarakatnya secara umum, pada semua segi
kehidupan yang penegakan hukumnya didelegasikan kepada aparatnya, dalam makalah
ini adalah lembaga kepolisian sesuai dengan Undang – undang No.2 tahun 2002.
Pemberlakuan ketentuan yang ditetapkan Negara berlaku merata,adil, proporsional, logis,
umum tanpa diskriminasi. Akan tetapi berdasarkan kenyataan yang dapat kita lihat
dilapangan, terhadap fenomena – fenomena yang terjadi pada masyarakat terjadi
diskriminasi yang nyata didalam penegakan hukum, yang terutama didalam hal ini oleh
aparat kepolisian yang katanya sebagai penjaga keamanan, perdamaian, pengayom dan
pelayan masyarakat. Polisis erat sekali hubungannya dengnamasyarakat didalam
menjalankan mekanisme hukum yang berlaku. Faktor status ekonomi, sosial, politik,
mempengaruhi kedudukan warga Negara dalam memperoleh perlakuan hukum.
Equality before the law Penegakan hukum oleh polisi dalam masyarakat
(Sollen) (Sein)
• Faktor / status sosial
• Faktor / status ekonomi.
• Faktor / status politik
B. Saran
Amatlah sulit menjaga independensi hukum terhadap pengaruh – pengaruh social,
ekonomi dan politik. Seperti yang dipaparkan oleh Parson mengenai sibernetics law,
dimana factor politi dan ekonomi memiliki pengaruh yang kuat terhadap
hukum.Diperlukan niat yang seriuas untuk melakukan penegakan hukum yang baik.
Perlu adanya peningkatan kualitas moral dari para penegak hukum, dalam hal ini secara
khusus aparat kepolisisan. Diperlukan peningkatan kualitas sumberdaya yang efektif,
sehingga tujuan utama dari fungsi dan peran polisis dapat dicapai. Aparat polisi harus
dengan konsisten menerapkan hukum tanpa membedakan kedudukan individu yang
terkait, dan diperlukan suatu control dari lembaga masyarakat secara langsung untuk
mengawasi kegiatan aparat kepolisianm dilapangan sebagai implementasi hak asasi
manusia yagn terarah , adil dan proporsional.

11. 8
DAFTAR PUSTAKA
1. Rahardjo, Satjipto, Sosiologi hukum – perkembangan metode dan pilihan masalah
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.
2. Soekanto, Soerjono, Faktor – factor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
3. Undang – undang :
1. Undang – undang dasar 1945
2. Undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara.
3. Undang – undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.