Melirik permasalahan tata niaga rumput laut di kawasan pengembangan budidaya

1. hoMELIRIK MASA DEPAN RUMPUT LAUT INDONESIA
Sub-sektor perikanan budidaya nampaknya akan
menjadi barometer pergerakan ekonomi nasional
jika dikelola secara optimal. Seiring dengan target
pencapaian peningkatan produksi perikanan
budidaya yang dicanangkan Kementerian Kelautan
dan Perikanan sampai dengan tahun 2014 sebesar
353 %, merupakan nilai yang dianggap oleh banyak
kalangan terlalu ambisius. Namun melihat potensi yang ada Indonesia bukan tidak mungkin
akan mampu mencapai target tersebut bahkan menjadi produsen perikanan terbesar di
dunia. Salah satu komoditas budidaya laut yang paling memungkinkan untuk digarap secara
maksimal adalah rumput laut Eucheuma cottoni, tahun ini Indonesia mampu menggeser
posisi Philipina sebagai produsen terbesar rumput laut dunia.
Peningkatan Produksi Belum Diimbangi oleh Jaminan Kualitas Produksi
Peningkatan produksi rumput laut masih cukup optimis untuk bisa dicapai mengingat
tingginya daya dukung teknis dan potensi kawasan pengembangan yang masih terbuka luas
untuk dimanfaatkan. Hanya saja , sampai saat ini siklus aquabisnis rumput laut masih
menyisakan masalah yang cukup kompleks antara lain jaminan kualitas produksi DES (dried
eucheuma seaweed) di tingkat pembudidaya yang secara umum masih belum memenuhi
standar eksport, stabilitas harga yang masih fluktuatif dimana 2 (dua) faktor ini yang menjadi
momok bagi keberlangsungan Industri rumput laut. Sebagai gambaran, menurut pengakuan
beberapa trader/eksportir rumput laut di Surabaya secara umum mereka mengeluhkan
kondisi tersebut dan berdampak terhadap cash flow yang ada. Terjadinya loading stock DES
di gudang eksportir dengan kualitas rendah memaksa mereka mengeluarkan biaya
operasional untuk melakukan sortir ulang. Tidak dipungkiri bahwa 80% raw material rumput
laut dalam bentuk DES kita eksport salah satunya ke China, dimana saat ini China
menerapkan standar cukup ketat terhadap produk import DES bukan hanya kadar air tapi
juga umur panen dan SFDM (salt free dry matter). Posisi industri China yang mulai selektif
inilah yang menjadi masalah tersendiri bagi para eksportir mengingat rendahnya kualiitas
DES dari pembudidaya, tidak jarang terjadi loading stock yang berimbas pada penghentian
pembelian sementara dari para pembudidaya. Sudah barang tentu kondisi ini berdampak
pula pada kegiatan usaha para pembudidaya, inilah yang mengakibatkan fluktuasi harga dan
rendahnya posisi tawar DES di tingkat pembudidaya. Menurut analisa saya ada beberapa hal
yang menyebabkan permasalahan di atas :
1. Belum terbangun kesadaran di tingkat pembudidaya maupun pengepul lokal terhadap
jaminan mutu produk rumput laut yang dihasilkan. Pengelolaan pasca panen yang
masih kurang memperhatikan jaminan mutu masih seringkali dilakukan oleh
pembudidaya di beberapa lokasi. Fenomena yang terjadi adalah bagaimana produk
bisa terserap pasar dengan harga tinggi tanpa mempertimbangkan mutu produk.
2. Rantai dan siklus pasar belum terbangun dengan baik. Di sentra-sentra produksi
Wacana Perikanan Budidaya 1

2. rumput laut masih seringkali terdapat para spekulan yang merusak stabilitas harga,
pola kemitraan yang sudah terbangun antara pembudidaya dengan pelaku usaha
menjadi tidak berjalan dengan kehadiran para spekulan. Fenomena yang terjadi para
spekulan mengejar target kuota tanpa mengindahkan kualitas produk, padahal harga
yang diberlakukan sama atau melebihi harga yang berlaku di pasar lokal. Inilah yang
mempengaruhi "mind set" pelaku utama, yang menganggap bahwa kulaitas adalah
tidak terlalu penting, toh harga pembelian yang diberlakukan sama dengan rumput
laut yang kualitasnya baik. Kondisi ini secara tidak mereka sadari akan mengancam
keberlanjutan usaha mereka, karena peran spekulan pada dasarnya muncul secara
inseidental, disisi lain pembudidaya sudah kehilangan kepercayaan dari pembeli
semula.
3. Belum terbangun pola kemitraan yang kuat secara hukum yang diimbangi dengan
kuatnya kelembagaan kelompok secara berkelanjutan. Yang terjadi secara umum
kemitraan masih bersifat alamiah dan tidak mengikat sehingga ke dua belah pihak
sama-sama tidak mempunyai tanggung jawab dan kontrol yang kuat terhadap
jaminan kualitas produk maupun stabilitas harga di pasar.
4. Degradasi kualitas bibit, pada beberapa daerah seperti diakui oleh pembudidaya di
Lombok Barat bahwa kondisi bibit sudah cukup memprihatinkan sehingga perlu upaya
untuk mengintroduksi jenis bibit baru yang secara kualitas terjamin.
5. Kurangnya peran advokasi dari pelaku pembina di daerah terhadap jalannya siklus
bisnis rumput laut.
Faktor di atas yang teridentifkasi menjadi penyebab terjadinya fluktuasi harga dan rendahnya
kualitas DES di Indonesia sehingga siklus bisnis rumput laut tidak berjalan semestinya.
Beberapa dari kita masih belum seimbang dalam melihat akar permasalahan bisnis rumput
laut. Ketidakseimbangan tersebut terlihat dengan adanya persepsi bahwa bagaimana
mengupayakan produksi dan harga tinggi di tingkat hulu (pembudidaya ) tanpa
mempertimbangkan kondisi yang terjadi di hilir (Industri), padahal pihak industri
membutuhkan jaminan mutu produk untuk menjaga stabilitas usahanya. Kondisi ini yang
mengakibatkan rantai bisnis rumput laut terhambat.
Klaster Aquabisnis Rumput Laut Sebagai Kunci Sukses
Target pencapaian produksi rumput laut yang menjadi target Kementrian KP sebesar 10 juta
ton pada tahun 2014 akan mungkin bisa dicapai, melalui kerjasama dan komitmen semua
stakeholder mulai dari pemerintah pusat/daerah sampai pelaku utama secara
berkesinambungan. Sejalan dengan itu kebijakan strategis yang dijadikan senjata ampuh
pemerintah pusat adalah melalui pencanangan program minapolitan melalui pendekatan
klaster. Pendekekatan ini dinilai ampuh dalam mewujudkan pencapaian target di atas. Dalam
pengembangan sumberdaya perikanan klaster minapolitan merupakan bentuk pendekatan
yang berupa pemusatan kegiatan perikanan pada suatu lokasi tertentu, dengan
memberdayakan subsistem-subsistem agrobisnis perikanan dari hulu sampai hilir serta jasa
penunjang yang saling mendukung. Konsep inilah yang akan menjamin efesiensi dan
efektifitas kegiatan usaha serta akan mampu meningkatkan daya saing produk perikanan.
Wacana Perikanan Budidaya 2

3. Pengembangan klaster rumput laut pada hakekatnya lebih mengedepankan kemitraan yang
dibangun melalui komunikasi dan implementasi nyata diatara stakeholder secara sinergis dan
saling menguntungkan dengan demikian pengembangan ekonomi local melalui aquabisnis
klaster rumput laut harus menjadi bagian integral dari upaya pemerintah daerah melalui
pemberdayaan masyarakat pesisir, peningkatan daya saing kolektif, penciptaan peluang-
peluang baru serta pertumbuhan ekonomi berkesinambungan melalui peningkatan produk
sector perikanan dalam hal ini komoditas rumput laut. Pengembangan klaster aquabisnis
rumput laut dtekankan meliputi pengembangan beberapa ploting kawasan meliputi zona
pembibitan untuk menjamin ketersediaan bibit yang berkualitas, zona budidaya, Zona
penanganan pasca panen untuk menjamin kualitas produk DES yang dihasilkan, serta Zona
pengolahan/industri.
Sudah menjadi hal biasa bahwa posisi tawar produksi rumput laut pada sentra
pengembangan yang sulit dijangkau akan mengalami penurunan dibanding kawasan lain.
Kondisi ini biasa terjadi di Wilayah Indinesia bagian Timur seperti Maluku, Papua dan Maluku
Utara. Siklus pasar yang begitu melelahkan menyebabkan harga di lokasi menjadi turun
drastis, karena memaksa pembeli mengeluarkan biaya tambahan yang cukup tinggi untuk
transportasi. Fenomena ini yang kadang-kadang dikhawatirkan menurunkan animo
masyarakat pembudidaya terutama bagi mereka yang mempunyai pola pikir yang bersifat
instan (un-visible). Padahal kawasan-kawasan tersebut mempunyai potensi pengembangan
yang sangat besar. Sejalan dengan kondisi tersebut, maka klaster aquabisnis rumput laut
merupakan upaya untuk membangun kawasan budidaya terintegrasi dimana pada kawasan
tersebut memugkinkan terjadinya suplly chain dari hulu ke hilir yang efektif dan efisien
sehingga akan terjadi peningkatan posisi tawar produk di tingkat pembudidaya.
Dalam mewujudkan klater aquabisnis rumput laut, maka beberapa hal yang perlu
ditindaklanjuti, adalah sebagai berikut :
 Perlu optimalisasi peran pemerintah daerah
Harus diakui bahwa secara umum konsep klaster aquabisnis rumput laut sebagai kunci
sukses belum menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan masih dalam tataran wacana.
Padahal potensi pengembangan rumput laut sangat besar dan sangat memungkinkan untuk
ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu segera menyusun regulasi yang strategis termasuk
didalamnya penyusunan masterplan, penataan tata ruang wilayah (RTRW) dan penyusunan
RPIJM (Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah) serta dukungan terhadap
kemudahan investasi. Hal ini penting mengingat sumberdaya rumput laut merupakan usaha
yang menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat dan telah menjadi bagian bagi hajat
hidup masyarakat serta pendorong pergerakan ekonomi local.
Peningkatan produksi rumput laut akan mampu tercapai jika pemanfaatan potensi lahan
dapat ditingkatkan melalui ekstensifikasi untuk menciptakan kawasan-kawasan
pengembangan baru. Pemerintah daerah harusnya melihat kondisi ini sebagai sebuah
peluang yang perlu digarap secara maksimal melalui penerapkan kebijakan strategis mulai
dari pembinaan secara langsung sampai dengan dukungan penganggaran guna
Wacana Perikanan Budidaya 3

4. mempermudah akses produksi dan pasar secara luas. Penataan dari sisi kelembagaan
kelompok maupun penunjang serta infrastruktur seharusnya menjadi tanggung jawab semua
pihak baik pemerintah maupun swasta, hal ini penting karena merupakan factor penentu
terhadap jalannya siklus bisnis rumput laut maupun perikanan budidaya secara umum.
Potensi SDA rumput laut seharusnya menjadi unggulan daerah dan bisa ditawarkan dengan
menggandeng semua pihak. Disamping itu peran Perusahan Daerah (BUMD) sudah saatnya
melirik terhadap peluang-peluang bisnis pada sub sector perikanan budidaya khususnya
rumput laut sehingga daya tawar (bargaining position) hasil produk akan mampu
ditingkatkan. Pemerintah Daerah perlu segera melakukan implementasi akselerasi
pembangunan perikanan budidaya secara nyata demi peningkatan kesejahteraan masyarakat
pesisir dan pembangunan ekonomi daerah dan nasional.
 Perlu pembinaan terhadap peran pengepul/tengkulak
Kaitannya dalam usaha rumput laut Keberadaan tengkulak/pengepul seringkali dinilai
kalangan merugikan pelaku utama dan tak sejalan dengan konsep klaster. Namun
sesungguhnya tengkulak merupakan asset kluster yang keberadaannya patut untuk
didukung. Hal ini karena dalam klaster dikenal zonasi, posisi tengkulak merupakan
representasi Zona 2 setelah pembudidaya di Zona 1, sehingga posisi tengkulak tidak masalah
karena titik ini akan menjadi mata rantai berjalannya bisnis rumput laut. Hanya saja
pemerintah perlu mengadvokasi agar kemitraannya berjalan baik. Peran tengkulak seperti di
beberapa daerah pengembangan bukan hanya mensupport permodalan tapi juga berperan
dalam menjaga kestabilan harga, kualitas produksi, pergudangan sehingga jalannya siklus
terjaga karena sama-sama diuntungkan. Posisi strategis tengkulak dalam rantai distribusi
pasar perlu diberdayakan melalui peran pembinaan secara berkelanjutan khususnya dalam
rangka menjamin akses pasar dan kualitas hasil produksi, yang saat ini masih menjadi
permasalahan utama pada aquabisnis rumput laut di Indonesia. Sehingga peran tengkulak
tidak hanya mencari quota produksi sebanyak-banyakknya namun harus bertanggungjawab
terhadap jaminan mutu produk DES (dried eucheuma seaweed) yang dihasilkan.
 Perlu penguatan kelembagaan dan membangun pola kemitraan yang kuat
Permasalahan siklus pasar bisnis rumput laut pada sentra-sentra produksi disebabkan karena
lemahnya peran pembinaan pemerintah daerah dalam membangun kelembagaan kelompok
yang kuat dan peran advokasi untuk membangun pola kemitraan yang kuat, legal dan
berkelanjutan. Kuatnya kelembagaan kelompok serta terbangunnya pola kemitraan yang
kuat akan menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab serta kultur bisnis yang positif
antara pelaku utama (pembudidaya) dan pelaku usaha (industri) akan perlunya
keseimbangan dalam menata siklus bisnis demi keberlanjutan usaha. Pembudidaya
memerlukan jaminan pasar, penyerapan produksi dan stabilitas harga, disisi lain pihak
trader/eksportir/industri membutuhkan jaminan kualitas produk dan kontiyuitas.
Peran kontrol pada semua tahapan produksi mutlak harus dilakukan baik oleh pemerintah
daerah melalui peran penyuluhan, pengepul maupun pihak mitra usaha dengan menurunkan
langsung field advisor yang berperan dalam quality control proses budidaya, pengelolaan
Wacana Perikanan Budidaya 4

5. pasca panen maupun pergudangan di lokasi budidaya. Jika kondisi tersebut telah terbangun
dengan baik, maka upaya pemerintah pusat untuk membangun industri pengolah nasional di
sentra-sentra produksi tidak akan mengalami permasalahan yang berarti.
 Perlunya Membangun sinergitas
Perlu diakui bahwa terhambatnya siklus bisnis rumput laut karena mata rantai produksi
maupun pasar yang tidak berjalan semestinya bahkan terputus pada tahapan tertentu (tidak
ada keberlanjutan). Salah satu penyebabnya karena belum terbangun persamaan persepsi,
komitmen, tanggungjawab dan kerjasama sinergis diantara stakeholder yang terlibat dalam
usaha pe-rumputlaut-an di Indonesia mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku utama,
pelaku usaha, lembaga/instansi teknis serta lembaga keuangan. Fenomena yang terjadi
seringkali masih muncul “ego-sektoral” sehingga implementasi kebijakan dari pemerintah
pusat tidak didukung secara penuh, inilah yang mengakibatkan siklus usaha selalu berhenti
dalam suatu tahapan tertentu.
Jika kata “Sinergitas” diimplementasikan secara nyata oleh seluruh stake holder, maka
sangat optimis Indonesia akan menjadi sentral produksi rumput laut terbesar bukan hanya
dari sisi kapasitas produksi melainkan didukung oleh jaminan mutu hasi produk yang berdaya
saing tinggi.
Melalui tulisan ini kami berharap, mari bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah
pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dalam mewujudkan visi untuk menjadikan
Indonesia menjadi produsen perikanan terbersar dunia demi kesejateraan masyarakat dan
kebangkitan ekonomi nasional.
Post by :
Cocon, S.Pi
Wacana Perikanan Budidaya 5