1. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara untuk membela kemerdekaan dan kedaulatan negara serta kesatuan dan persatuan bangsa.
2. Bela negara melibatkan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang hidup dalam kebhinekaan.
3. Bela negara perlu dikaji secara sistematis dan obyektif agar masyarakat dap
1. Kelompok
1.Anjar pangesti
2.Ardyah wulandari
3.Dila putri A
4.Ega safitri
5.Eka oktavia N D
2. Menurut ilmu Menurut Ernest
antropologi Renan
Secara politis Menurut Benedict
Dalam kamus besar Anderson
bahasa indonesia Menurut Otto Bauer
3. Dalam Ensiklopedi Populer Pembangunan Pancasila
(1983:224) , secara etimologis istilah negara berasal
dari kata nagari atau nagara (Sansekerta) yang berarti
kota,desa,daerah,wilayah,atau tempat tinggal seorang
pangeran.
Negara dalam bahasa Inggris disebut state,berasal dari
bahasa latin stato.
4. 1. Roger H.Soltau , negara adl alat atau wewenang
yang mengatur atau mengendalikan persoalan
bersama,atas nama masyarakat.
2. Harold J.Laski ,negara adl suatu masy yang
diintregasikan karena wewenang yg bersifat
memaksa dan yang secara sah lebih agung dari
pada atau kelompok yang merupakan bagian dari
masyarakat itu.
3. Max Weber ,negara adl suatu masy yang mempunyai
monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara
sah dalam suatu wilayah
5. 4. Robert M.Maclver , negara adl asosiasi yang
menyelenggarakan penertiban didalam suatu masy
dengan suatu wilayah dengan berdasar sistem
hukum yang diselenggarakan oleh suatu
pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi
kekuasaan memaksa.
5. Krenenburg ,negara pda hakikatnya adl sebuah
orgnisasi kekuasaan yg dciptakan oleh skelompok
manusia yang disebut bangsa.
6. Logemann,negara pda hakikatnya adl organisasi
kekuasaan yang meliputi atau mencakup kelompok
manusia yang disebut bangsa.
6. Tujuan :
o mewujudkan keamanan dan kebahagiaan bagi rakyat.
o Tujuan RI tercantum dlam pembukaan UUD 1945
Sifat :
oMemaksa
oMonopoli
oMeencakup semua
Fungsi :
o Menurut Miriam Budiardjo
o menurut Charles E. Mirriam
7. Monarkhi (keturunan)
Bentuknya 2
Republik presiden
(bukan keturunan)
Ex Monarkhi : Inggris, Belanda, Jepang, Thailan, dll
Ex Republik : Indonesia, RRC
8. Negara Kesatuan adalah negara yang berstatus tun pemerintahannya.ggal,baik terlihat
dari segi penduduknya,wilayahnya,maupun pemerintahannya.Kekuasaanya menunjukkan
adanya kesatuan(unity).Negara kesatuan meliki ciri-ciri sebagai berikut :
1.) Adanya kesatuan wilayah yang utuh meskipun terdiri atas berbagai pulau dan adanya
kekuasaan pemerintahan.
2.) Adanya satu pemerintahan pusat yang dijalankan baik secara sentralisasi maupun
desentralisasi
3.) Adanya kedaulatan eksternal dan internal yang berada pada satu kendali,yaitu pemerintah
pusat.
Sistem sentrialisasi berarti terpusatnya semua urusan negara pada pemerintah
pusat,sehaingga memperkecil peran pemerintah daerah,sedangkan disentralisasi berarti
penyerahan sebagai urusan sebagai urusan rumah tangga pemerintah pusat kepada
daerah.Sistem dekonsentrasi terkait dengan pemberian hak kepada daerah untuk mengatur
wilayahnya,namun tetap dibawah kontrol pemerintah pusat agar tidak terjdi pemisahan
wilayah (separatis) , yaitu dengan memberikan tugas pada daerah sebagai pembantu pusat.
9. Negara serikat (federal) oleh Wheare diartikan sebagai
pembagian kekuasaan negara antara pemerintah federal atau
pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian.Menurut
Srong,Negara federal yaitu kedaulatan negara dalam arti
keseluruhan dengan kedaulatan negara bagia.Disampingitu,
penyelenggara kedaulatan keluar pada negara federal
diserahkan kepeda pemerintah federal,sebaliknya kedaulatan
kedalam dibatasi.
12. Warga negara adalah pengertian yuridis yang
menyangkut keanggotaan dari satu negara
tertentu.Menurut UUD 1945 Pasal 26 ayat 1 yang
menjadi
“ warga negara adalah orang – orang bangsa
indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di
sahkan dengan UU sebagai warga negara “.
Lebih lanjut,status kewarganegaraan dalam suatu
negara biasanysterkait dengan 2 asas yaitu :
1) Ius sanguinis
2) Ius Soli
13. 1.Setiap orang yan berdasarkan peraturan perundangan dan atau berdasarkan
perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum resmi menjadi warga
indonesia
2.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI
3.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu negara
asing
4.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu
WNI
5.Anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang WNI,tetapi ayahnya tidak
punya kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberi
kewarganegaraan kepda anak tersebut
6.Anak yang lahir daam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal
dunia dari perkawinan sah dan ayah WNI
7.Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI
14.
15. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalh asas yang
menentukan kewarganegaraan seseorang
berdasarkan keturunan,bukan berdasar negara
tempat lahir
Asas ius soli (law of the soli) adalah asas menentukan
kewarganegaraam seseorang berdasarkan tempat
lahir
Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang
menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
Asas kewarganegaraan ganda adalah asas yang
menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak
sesuai ketentuan dalam UU
16. 1.Asas kepentingan nasional adalah asas yang
mengutamakan kepentingan nasional
2.Asas perlindungan maksimum adalah pemerintah
wajib memberi perlindungan penuh kepada
setiap warga negara
3.Asas persamaan di dalam hukum dan
pemerintahan adalah setiap warga negara
indonesia mendapat perlakuan yang sama
4.Asas kebenaran substantif adalah prosedur
kewarganegaraan yang tidak hanya bersifat
administratif
17.
18. Siapa yang menjadi warga negara
Syarat dan tata cara memperoleh
kewarganegaraan RI
Kehilangan kewarganegaraan
Syarat-syarat dan tata cara memperoleh kembali
kewarganegaraan RI
Ketentuan pidana
19. Pada mulanya hukum berlaku di zaman
Hindia Belanda .Dan arang yang bertempat
tinggal di Indonesi a dibagi dalam berbagi
golongan.Sebagai ukuran untuk menentukan
kewarganegaraan dipakai UU thn 28 juni 1850 lalu
diubah UU 3 mei 1851.
Asas yang dipakai adalah asas ius soli dan
ius sanguinis
20. UU ini mengatur kewarganegaraan
Indonesia yang di berlakukan setelah
proklamasi kemerdekaan .
Apabila yang bersangkutan keberatan
menjadi warga negara RI ,ia boleh menolak
dengan alasan ia warga negara lain
Proses masuknya seseorang menjadi WNI
dapat dilakukan dengan naturalisasi
21. RIS merupakan hasil dari keputusan KMB
thn 1949.Dinyatakn bahwa yang menjadi warga
RIS ialah mereka yang mempunyai
kewarganegaraan menurut persetujuan
penentuan kewarganegaraan peralihan pada
pemulihan kedaulatan .
22. Berlaku UUDS NKRI sejak 17 Agustus 1950-5 Juli 1959. Lalu lahir UU No.62 Thn
1958 yg mengatur kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan UU tsb, WNI adalah
:
1.Mereka yg telah mjd WN berdasarkan UU, peraturan, atau perjanjian yg pernah
berlaku sebelumnya
2.Mereka yg memenuhi syarat tertentu yg ditetapkan dlm UU yg pernah ada
3. mereka yg pada waktu lahir mempunyai hubungan kekeluargaan dgn seorang
WN RI
4.Mereka yang waktu lahir dlm waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia
dan ayahnya tsb berkewarganegaraan Indonesia
5.Mereka yang memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU No.62 Thn 1958
Kewarganegaraan Indonesia hilang, menurut UU tsb karena :
1.Dengan sengaja atau sadar menolak kewarganegaraan Indonesia
2.Menolak kewarganegaraan Indonesia dikarenakan khilaf atau ikut-ikutan saja
3.Ditolak oleh orang lain
23. Jika ada keragu-raguan thdp kewarganegaraan RI dr
seseorang dibutuhkan Surat Keterangan
Kewarganegaraan RI dr pengadilan negri di tempat
tinggal. UU No.62 Thn 1958 diubah dgn UU No.3 Thn
1976 dg perubahan pd ketentuan pasal 18 krn menurut
Jimly Assiddiqie (2007:666-667) UU No.62 Thn 1958 tdk
sesuai dgn perkembangan ketatanegaraan RI sejak lama.
Pada thn 2006, disahkan UU No.12 Thn 2006 yg
mengubah hukum kewarganegaraan scr mendasar.
UU kewarganegaraan yg baru berbasis pd ketentuan-
ketentuan pasal 20, 21, 26, 27, 28B ayat 2, 28D ayat 1
dan 4, 28E ayat 1, 28L ayat 2, dan 28J UUD 45.
24. 1. Pengertian Nasionalisme
Secara etimologis berasal dari bahasa latin nation
(kata benda natio, dari kata kerja nasci yg berarti
dilahirkan). Tapi arti dan hakikat nya berubah menurut
ruang dan waktu serta disesuaikan dg ideologi
penafsirnya. Scr fundamental nasionalisme timbul dari
adanya national consciousness. Jadi nasionalisme
adalah formalisasi dan rasionalisasi dari kesadaran
nasional.
Nasionalisme dlm arti negatif yaitu suatu sikap yg
keterlaluan, sempit dan sombong thdap bangsanya.
Nasionalisme dlm arti positif yaitu sikap nasional untuk
mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa
dan sekaligus menghormati bangsa lain.
25. 2. Sejarah Nasionalisme
Bermula pd masa Kekaisaran Romawi (400 SM) istilah
nasionalisme muncul dg makna negatif. Baru abad 18 pd
masa Revolusi Prancis nasionalisme memiliki makna
positif. Nasionalisme sejak lahir pd abad 18, telah
berkembang cepat ke seluruh Eropa sepanjang abad 19,
dan dlm abad ke 20 menjadi suatu gerakan sedunia yg
bersifat universal.
3. Nasionalisme Indonesia
Nasionalisme bagi bangsa Indonesia merupakan suatu
faham yg menyatukan berbagai suku bangsa dan berbagai
keturunan bangsa asing dlm wadah kesatuan negara RI.
Nasionalisme Indonesia disebut juga Nasionalisme
Pancasila.
26. Persatuan merupakan proses, sedangkan
tujuannya adalah nasionalisme(kesatuan dlm
negara). Bangsa Indonesia dlm pengertian umum
belum tentu rakyat Indonesia.
Jadi, nasionalisme indonesia berarti rasa kesatun
yang tumbuh dlm hati sekelompok manusia
berdasarkan cita-cita yg sama dlm satu ikatan
organisasi kenegaraan Indonesia.
27. Bangsa Indonesia merupakan negara yang
memiliki kumpulan suku paling heterogen
sedunia.Memiliki sekitar 300 suku,300 bahasa
daerah,punya pulau sekitar 17.508 pulau.Jika
sedikit salah urus,Indonesia kan pecah
berkeping-keping.Untuk itu,perlu adanya usaha
yang serius dan sungguh-sungguh dengan
memanfaatkan seluruh potensi yang ada.unutk
mempertahankan kelangsungan hidup bangsa
dan negara Indonesia yang merupakan bagian
dari hak dan kewajiban seluruh masyarakat
Indonesiayang dikenal dengan bela negara.
28. UU nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Poko Pertahanan
Keamanan negara RI dalam Bab I Pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa
bela negara adalah tekad,sikap dan tindakan warga negara yang
teratur untuk membela kemerdekaan dan kedaulatan negara,kesatuan
dan persatuan bangsa,keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional,dan
nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
UU RI nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatihmengatakan
bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang
sadar berbangsa dan bernegara Indonesia,kerelaan berkorban untuk
bangsa dan negara,memahami akan hak dan kewajiban sebagai warga
negara yang hidup dalam kebhinekaan yang berkesatuan.
Persoalan bela negara perli dikaji secara sistematis,metodis dan
obyektifagar masyarakat dapat menerima sepenuh hati.Bela negara
tidak harus diartikan semangat buta untuk memperjuangkan
kepentingan negara,tetapi dengan pemikiran yang jernihdan
pertimbangan rasional yang matang untuk membela negara dalam
rangka mencapai tujuan negara.
29. a. UUD 1945
UUD 1945 hanya memuat dua pasal mengenai angkatan
perang dan pembelaan negara.Pasal 10 menetapkan bahwa
Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan
darat,angkatan laut,dan angkatan udara.Pasal 30
menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam usaha pembelaan negara.Warga negara
ialah orang-oran Indonesia asli maupun keturunan yang
tunduk pada hukum dasar Indonesia dan hukum-hukum yang
lain yang mengikuti.Dengan demikian yang berhak dan wajib
ikut serta dalam pembelaan negara itu,tidak hanya terbatas
pada kalangan angkatan bersenjata saja melainkan seluruh
warga negara.
30. 1) Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara.
2) Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.
3) Pasal 30 ayat 2 menyatakan bahwa usaha pertahanan
dan keamanan dilaksankan melalui sistem Pertahanan
Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Polri sebagai
kekuatan utama serta rakyat sebagai pendukung.
4) Pasal 30 ayat 3 menyatakan bahwa TNI terdiri dari
angkatan darat,laut dan udara sebagai alat negara
bertugas mempertahankan dan memlihara keutuhan dan
kedaulatan negara.
31. 5) Pasal 30 ayat 4 menyatakan bahwa Polri sebagai alat negara
yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan
bertugas melindungi,mengayomi,melayani masyarakat serta
menegakkan hukum.
6) Pasal 30 ayat 5 menyatakan bahwa Susunan Kedudukan
TNI,Kepolisian negara RI,hubungan kewengan TNI dan
Kepolisian negara RI didalam menjalankan tugas,syarat-
syarat keikutsertaan warga negara didalam usaha pertahanan
dan keamanan serta hal-hal yang terkait denagn pertahanan
dan keamanan negara diatur dengan undang-undang.
32. Pasal 68 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta
dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
d. Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara
1) Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan
dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
2) Pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa keikutsertaan warga negara
upaya bela negara,sebagaimana dimaksudkan dalam ayat
1,diselenggarakan melalui
a) Pendidikan kewarganegaraan
b) Pelatihan dasar kemiliteran wajib
c) Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib
d) Pengabdian sesuai profesi
33. 3) Pasal 9 ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan
mengenai Pendidikan
Kewarganegaraan,pelatihan dasar kemiliteran
wajib,dan pengabdian sesuai profesi diatur
dengan undang-undang.
4) Pasal 2 menyatakn bahwa hakikat pertahanan
negara adalah segala upaya pertahanan
bersifat semesta yang penyelenggaraannya
didasarkan pada penyelenggaraan hak dan
kewajiban warga negara serta keyakinan pada
kekuatan sendiri.
5) Pasal 4 menyatakan bahwa pertahan negara
bertujuan untuk menjaga dan melindungi
kedaulatan negara,keutuhan wilayah NKRI ,dsn
keselamatan segenap bangsa dari segala
bentuk ancaman.
34. Dari peraturan perundang-undangan tersebut
dapat ditarik intisari bahwa bela negara adalah
sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh
kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan
hidup bangsa dan negara.Usaha pembelaan
negara sesungguhnya sudah menyatu dalam
budaya dan sepanjang keberadaan bangsa
Indonesia.Sebagai bukti,perlawanan terhadap
penjajah dilakukan rakyat Indonesia pertama kali
datangnya penjajah di bumi Nusantara ini.
35. a. Paham Bangsa Indonesia terhadap Perang
Berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945 baik yang
tersurat maupun tersirat dalam pembukaannya,bangsa
Indonesia adalah bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta
kemerdekaannya.Bangsa Indonesia ingin hidup bersahabat
dengan semua bangsa di dunia dan tidak menghendaki
peperangan.Bagi Indonesia perang merupakan jalan terakhir
yang terpaksa ditempuh,setelah sejauh mungkin ditempuh
jalan damai,dalam usaha dalam usaha mempertahankan
falsafah Pancasila,kemerdekaan dan kedaulatan negara
serta keutuhan martabat bangsa Indonesia.
36. Apabila suatu negara hanya memperhatikan kesejahteraan
saja tetapi mengabaikan kepentingan pertahanan
keamananya,negara tersebut mudah ditekan atau dikalahkan
oleh suatu negara kecil lainnya,yang sudah siap mengadakan
perang.
Dalam pandangan negara-negara tersebut,memiliki
kekuatan militer yang tangguh merupakan hal yang esensial
karena kekuatan militer sampai saat ini masih merupakan faktor
penting dalam hubungan internasional.Realisasi politik
internasional menunjukkan bahwa ancaman kekuatan militer
hanya dapat diselesaikan dengan cepat melalui kekuatan militer
pula.Akibatnya,berbagai belahan dunia perlombaan senjata
juga terus berlangsung,termasuk di kawasan Asia Pasifik.
37. Sebagaimana disebut pembukaan UUD 1945
bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia,salah satu
bentuk kongkritisasi upaya tersebut adalah
jaminan bahwa pemerintah harus dapat
mencegah atau menghancurkan setiap ancaman
militer terhadap Indonesia.Untuk itu,Indonesia
harus memiliki kekuatan militer yang memadai
serta kebijaksanaan yang mendukung usaha
pertahanan dan keamanan tersebut.
38. Pada sidang PPKI ke 2 tanggal 19 Agustus
1945diputuskan untuk membentuk tentara,tetapi keputusan ini
kemudian diubah dalam sidang PPKI ke 3 tanggal 27 Agustus
1945.Dalam sidang ini diputuskan untuk membentuk Badan
Keamanan Rakyat (BKR) sebagai bagian dari Badan Penolong
Keluarga Korban Perang (BPKKP).Pembangunan nama tentara
dihindari untuk menunjukkan politik damai RI terhadap pihak
sekutu yang menang perang.BKR berugas untuk memelihara
keamanan dan ketertiban di daerah-daerah.
39. Tanggal 5 Oktober dikeluarkan maklumat pemerintah yang
menyatakn bahwa untuk memperkuat peranan keamanan
umum,diadakan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).Tanggal 1
Januari 1946 nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi
Tentara Keselamatan Rakyat,tanggal 25 Januari 1946
dikeluarkanlah maklumat yang mengubah nama Tentara
Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia
(TRI).Pada Tanggal 5 Mei 1947 dikeluarkan Dekrit Presiden
agar dalam waktu sesingkat-singkatnya mempersatukan TRI
dan laskar-laskar menjadi satu tentara.Tanggal 17 Juni 1947
dikeluarkan Penetapan Presiden yang antara lain menetapkan
bahwa mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan secara resmi
berdirinya Tentra Nasional Indonesia (TNI).
